Akuratpapua.com

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. (Akuratpapua.com). SURAT TERBUKA: Kepada Yang Terkasih, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE.,M.Si Di- Dok II Jayapura, 'Syallom, Salam Sejahtera Tuhan Yesus Memberkati Di Bumi Cenderawasih Papua. Dengan Hormat, Berhubung dengan, pernyataan bapak Klemen Tinal, 'Menyetujui Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Kami, mau tanya dengan beberapa pertanyaan; 1. Syarat atau indikator apa yang bapak Klemen Tinal pakai untuk menyetujui rencana pemekaran wilayah provinsi Papua tengah? 2. Atau hanya sekedar alasan membuka lapangan kerja, karena banyak sarjana orang asli Papua menjadi OPM, seperti yang dikatakan Bupati Mimika yang mulutnya penuh lancang itu? 3. Ataukah bapak Klemen Tinal, pura-pura lupa dengan seratusan lebih organisasi atau LSM di Papua, yang sudah menolak Otsus jilid II dan pemekaran wilayah, itu? 4. Ataukah, bapak Klemen Tinal, mau perpanjang penderitaan rakyat Papua, selama 58 tahun lebih ini? 5. Atauk...

Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Jt. JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi (28/3) menjadi kritik terhadap upaya antisipasi dari pemerintah. Terlebih, belum lama ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga berbicara soal terorisme di Indonesia. "Beberapa hari setelah Menko Polhukam bikin definisi sendiri tentang terorisme, tanggal 28 ada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar?" kata mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Senin dini hari (29/3). Diketahui, saat kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu lalu (17/3), Mahfud MD menyebut bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama. Ia mengakui, selama ini di Indonesia masih muncul beberapa peristiwa terorisme, namun diklaim sudah bisa teratasi. "Memang ada beberapa peristiwa teror tapi bisa diatasi dan secara umum rakyatnya tumbuh dengan p...

Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (Selasa, 23/03) hingga (Kamis, 25/03/2021) di Kota Sorong itu, dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pendiri PT. Jujur Bicara sekaligus media Jubi, Victor Mambor dalam pembukaan pelatihan menulis, menjelaskan betapa pentingnya anak asli Papua harus tahu menulis. Menurutnya hanya anak Papua sendiri yang tahu dan mengerti apa yang dirasakan oleh orang Papua. ”Anak Papua itu harus tahu menulis, karena masalah di Papua tidak bisa orang lain tulis, kita sendiri yang tahu sakitnya di mana dan beri obatnya juga tepat sasaran,” ujar Mambor. Kepada peserta palatihan, Victor Mambor melalui layar kaca ...

Ketua YLBHI Asfinawati JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pemerintah harus memperjelas siapa sebenarnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dan apa tujuan mereka. Jangan hanya menduga kalau mereka merupakan kelompok teroris. "Apakah semua orang di KKSB itu beneran KKSB atau warga sipil? Banyak juga mahasiswa yang meninggal karena disebut KKSB," katanya seperti yang dikutip Republika, Rabu (24/3) lalu. "Sejauh ini, KKSB apa maksudnya kan tidak jelas? Ditambah sekarang kelompok tersebut disebut teroris. Pemerintah harusnya menyelesaikan hal tersebut dengan dialog dan mencari tahu yang sebenarnya bukan langsung labelling kalau mereka kelompok teroris," kata dia. Menurutnya, KKSB itu seperti kelompok tertentu, tapi tidak jelas mereka itu siapa. Sehingga, pemerintah harusnya mencari tahu pembentukkan kelompok tersebut. Apalagi, di Papua penegakkan hukumnya sangat rendah bahkan tid...

Salah satu penampilan peserta perlombaan berpidato," Potret (Yas Wenda) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Gereja Baptis West Papua Pemuda Yame menggelar perlombaan dalam rangka menyongsong hari raya Paskah. Yoice Jikwa ketua panitia Paskah mengatakan dalam perlombahan ini panitia menentukan dua kategori lomba yaitu kategori Internal dan kategori Umum. “Yang dimaksud kategori internal adalah khusus bagi Jemaat Yame terdiri dari sekolah minggu, Remaja, Pemuda dan Dewasa. Kategori umum adalah libatkan semua gereja tetangga bahkan denominasi lain,” jelas ketua kepada media ini, Jumat, (26/3/2021). Lanjutnya, lomba yang di gelar terdiri dari, lomba lari, Artikel tentang Allah, Yesus dan Roh kudus. Mewarnai, Nonton video super book tentang kematian Tuhan Yesus lalu Panitia menyakan apa yang dapat menulis indah, teka-teki, menulis biografi tentang tokoh Alkitab, itu lomba kategori internal gereja Baptis Yame,” katanya. Yoice menjelaskan kategori umum ada tiga perlombahan yaitu Pida...

Saat menggelar tatap muka dengan Pansus DPRD Dogiyai bersama perwakilan rakyat di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Selasa, (23/3/2021) lalu," [Rs] JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melalui Komisi I yang membidangi pemerintah, hukum dan HAM mengapresiasi kinerja wartawan Papua, khususnya di wilayah adat Meepago. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa terkait pemberitaan selama ini terus mempublikasikan berbagai peristiwa secara berkontinyu. “Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kinerja para wartawan yang ada di Meepago, terutama pak Abeth You yang tak henti-hentinya memberitakan tentang perkembangan zaman,” ujar Laurenzus Kadepa ketika menggelar tatap muka dengan Pansus DPRD Dogiyai bersama perwakilan rakyat di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Selasa, (23/3/2021) lalu Atas pemberitaan yang disiarkan itu, kata Kadepa, berbagai pihak pun turut mengikuti terutama dua kali demonstrasi besar-besaran di kabupaten Do...

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid. Foto: Mirsan Simamora/kumparan JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan terkait pernyataan Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar tentang kemungkinan mengklasifikasikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Amnesty International Indonesia menyebut, mengklasifikasikan KKB sebagai organisasi teroris tak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami orang Papua, karena banyak di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan negara.  Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap dengan pendekatan hukum. “Kami juga khawatir bahwa pemberian label ‘teroris’ akan dijadikan dalih untuk semakin membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul orang Papua melalui UU Terorisme, yang sebelumnya sudah dikritik oleh Amnesty International karena berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujar Direktu...

kumpulan atau komunitas kemanusiaan Yang peduli dan membantu dengan apa adanya," Potret, (Yas Wenda). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM - Dua tahun pengungsi banjir bandang Sentani 16 Maret 2019 mereka6 Masi tetap berada di tenda pengungsian. Hal ini keprihatinan dari kumpulan atau komunitas kemanusiaan Yang peduli dan membantu dengan apa adanya. "Sebelumnya kami berfikir pengungsi sudah tidak ada tapi setelah di cek dan dengar kalau ada informasi pengungsi Masi tetap ada, dan kami di perkumpulan kami kumpulkan barang-barang keperluan anak-anak secaa suka rela, baik buku tulis, buku menggambar, bolpoin, Klir warna,dan yang lain, semua ini kumpul sukarela,"kata Grace Boikaway kepada media ini di Sentani, Senin (22/3/2021) Walau jumlahnya sedikit namun dapat membantu kelurahan dari anak-anak di pengungsian kampung Toladan Sentani. "Kiranya sedikit yan kami bawa ini dapat membantu kekurangan dari adik-adik yang sedang sekolah, karena mereka ini ada yang ke sekolah ...

Ilustrasi WAMENA_AKURATPAPUA.COM - Kekerasan dan konflik terjadi dalam era undang - undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat terjadinya peningkatan pelanggaran HAM, baik HAM berat, maupun pelanggaran ringan, yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui pendekatan aparat keamanan TNI dan POLRI di tanah Papua. Kita liat dalam laporan ELSHAM Papua pada 2019 diperlihatkan berbagai kasus pelanggaran HAM.  Kasus pelanggaran HAM itu adalah kasus Biak Berdarah ( 1998 ), Wamena Berdarah ( 2000 ), Merauke Berdarah ( 2000 ), kasus pembunuhan Theys ( 2001 ), Wasior Berdarah ( 2001 dan 2003 ), Wamena Berdarah ( 2003 ), Abepura Berdarah ( 16 Maret 2006 ),  kasus penembakan di Puncak Jaya ( 1 Mei 2009 dan Juni - Oktober 2010 serta September Oktober 2011 dan Mei 2012), kasus penganiayaan warga di Kurulu Wamena sejak ( 2 November 2011 ), kasus penembakan 13 warga sipil mati di Honelama dan Sinakma di Wamena sejak ( 6 Juni 2012 ), kasus penembaka...

Helikopter Rusia saat parkir di Bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya. (Dpk Hari Suroto) NABIRE_AKURATPAPUA.COM - Helikopter gado-gado tak asing lagi bagi sejumlah penumpang pendulang emas di pedalaman Degeuwo dan lokasi tambang emas sejumlah daerah di Papua. Kenapa disebut helikopter gado-gado? Sebagai contoh pendulang emas di Degeuwo, Kabupaten Paniai. Termasuk pendulang emas di Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, biasa membayar sewa helikopter ini patungan antar pendulang emas, sehingga disebut helikopter gado-gado. Besaran sewa helikopter gado-gado mencapai lebih dari Rp 50 juta untuk satu kali terbang. Medan geografis Degeuwo dan Kawe memang sulit ditembus. Walaupun bisa ditempuh jalan darat hingga berhari-hari atau berminggu-minggu, pendulang lebih senang menggunakan transportasi dengan menyewa helikopter bersamaan atau patungan. "Dalam satu hari, helikopter gado-gado bisa terbang sekitar 8-10 kali pulang pergi dari Nabire-Degeuwo, dengan jarak tempuh 30 menit pe...

OTSUS JILID II DAN DOB ADALAH RANTAI PEMUSNAHAN RAS NEGROID, RUMPUN MELANESIA DIATAS TANAH WEST PAPUA DENGAN GAYA DAN CARA BARU SECARA MASIF [Artikel ] Foto: Membuktikan Bahwa Pemberlakuan OTSUS Gagal 100% PAPUA_AKURATPAPUA.COM - Otsus Jilid II dan DAERAH OPERASI BARU (DOB) baik itu kabupaten dan Provinsi adalah Rantai pemusnahan Ras Negroid Rumpun Melanesia di West Papua. Jilid II Otsus dan DOB adalah Strategi yang didesain secara sistematis dan ter-struktur, oleh Negara Kolonial +62, dengan tujuan untuk memusnahkan Orang Asli Papua secara perlahan. sesuai topik artikel ini sangat jelas bahwa negara sedang merancang kejahatan yang sangat mengerikan dan masif yang tidak dapat kita melihat dengan kasat mata. namun Segelintir Elit Politikus lokal Papua, segelintir Intelektual Papua dan senioritas, tidak menyadari dengan hal demikian diatas, namun berbondon-bondong mengatasnamakan Rakyat dan Wilayah adat, lalu mengurus DOB, baik itu kabupaten dan Provinsi, makin mengkristal...

Ibadah Kegiatan Pengucapan Syukur Dan Doa Bersama Oleh Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Di Wamena Kabupaten Jayawijaya," Minggu, 20 Maret 2021. (Potret Yas Wenda). Ibadah Kegiatan Pengucapan Syukur Dan Doa Bersama Oleh Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Di Wamena Kabupaten Jayawijaya WAMENA_AKURATPAPUA.COM – Keluarga besar pemilik Ahli Waris Tanah Adat yang ada di Wamena menggelar Kegiatan Pengucapan Syukur dan Ibadah Bersama. Kegiatan itu sendiri dilaksakan di Wamena belum lama ini, melalui kegiatan ibadah bersama dan juga Bakar Batu ciri khas orang asli Pegunungan Tengah Papua", Minggu, 20 Maret 2021. Keluarga Besar Pemilik Ahli Waris Tanah Adat Gelar Ibadah Syukur Ketua Koordinator Pengucapan Syukur dan Ibadah Bersama, Orgenes Kalolik menjelaskan, kegiatan ibadah yang dilaksankan keluarga besar kali ini, bertujuan untuk pengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya sehingga lokasi yang selama ini di dambakan telah dikembalikan menjadi tanah adat. Dijelaskan, sebagai...

Massa menuju kantor DPRD Lanny Jaya untuk menyampaikan aspirasi tolak perpanjang Otsus dan DOB di Papua", Kamis, (18/3/2021), (Yas Wenda) LANNYJAYA_AKURATPAPUA.COM -- Masyarakat dan Mahasiswa Kabupaten Lanny Jaya Gelar Demo Damai Menolak Otonomi Khusus (Otsus)Jilid II dan Daerah Pemekaran Kabupaten dan Provinsi (DOB )se papua, Masa langsung Menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupten Lanny Jaya(18/03/2021). "seluruh mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya secara damai dan aman mengadakan aksi tolak Otsus jilid ll , DOB" kata Korlap Gisman Yanengga  Mahasiswa dan Rakyat Lanny Jaya meminta untuk menarik militer Non organik yang sedang beroperasi di wilayah kabupaten lanny jaya dan Menuntut pemerintah Republik Indonesia segera Gelar Referendum di West Papua kemudian mendukung penuh Resolusi ACP untuk tim Ivestigasi PBB masuk ke Papua.  " tarik militer non organik kemudian menuntut referendum dan mendukung resolusi ACP untuk tim inve...

Anggota DPR RI asal Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie-Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. [Foto: Jaga Papua/UWR] MANOKWARI_AKURATPAPUA.COM - Lembaga kultur Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat meminta kepada anggota DPR Republik Indonesia asal Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie agar menarik kembali ucapan yang menyatakan bahwa orang Papua malas. Di sisi lain, Jimmy Ijie diketahui juga mendukung adanya program Transmigrasi untuk Papua. Pernyataan seorang politis PDI Perjuangan itu, justru menuai protes dari kalangan rakyat Papua. Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyatakan bahwa orang Papua tidak malas seperti pernyataan Jimmy Ijie saat Rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Komisi V DPR RI. Menurutnya, Orang Asli Papua (OAP) memiliki harga diri dan mempu mengelola sumber daya alam yang dimiliki. “Sesungguhnya kita orang asli Papua tidak malas, sebab kami ini punya harga diri yang besar disertai dengan kasih sehingga semua sumber daya alam kami bisa diga...

Kepala dinas pendidikan kabupaten Lanny Jaya Tan Wanimbo S. Sos., M. Si.   Saat menyampaikan sambutan terkait penerimaan tenaga guru kontrak," Lanny Jaya, Kamis, (18/3/21) Doc.  LANNY JAYA_AKURATPAPUA.COM -- Dinas Pendidikan Kabupaten Lanny Jaya tahun ini mengontrak lebih dari 400 guru Orang Asli Lanny Jaya (OAL). Hal ini dilakukan guna mengatasi kekurangan guru dan juga mengatasi banyaknya putra putri asli Kabupaten Lanny Jaya yang belum bekerja. Kepala Dinas Kabupaten Lanny Jaya Tan Wanimbo S.Sos. M.Si , mengatakan nantinya guru kontrak OAL ini akan ditempatkan disetiap satuan pendidikan sekolah yang ada di Lanny Jaya mulai tingkat Paud, TK, SD hingga SMP yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Menurut Tan Wanimbo, awalnya yang mengikuti seleksi guru kontrak OAL ini ada 560 calon guru namun yang diterima lebih dari 400 guru yang nantinya ditetapkan untuk mendidik di seluruh sekolah yang ada di Kabupeten Lanny Jaya. Hal itu diterima media akuratpapu.com secara ter...

Foto: Yoel Finse Ulimpa, Tokoh pemuda PAPUA_AKURATPAPUA.COM –. Tokoh Musah Papua Mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar segerah mencopot Kapolresta Malang, Kombes Leonardus Simamarta, karena diduga telah melontarkan kalimat yang sangat tidak wajar dengan ancaman berbau rasisme saat demo Hari Perempuan Sedunia di Malang Jawa Timur, pada 8 Maret 2021 lalu. Yoel Finse Ulimpa, yang juga hari ini berkecimpung di Organisasi Nasional yaitu GMNI. menangapi kalimat tersebut yang dilontarkan oleh Kapolres malang merupakan praktek-praktek yang salah oleh kepolisian, apalagi polisi sebagai penegak Hukum dan pengayom masyarakat mestinya hadir untuk mengamankan bukan dengan kekeran atau dengan kalimat-kalimat provokatif kepada sesama anak bangsa. Ia menjelaskan ujaran rasial itu diucapkan saat Kapolres Leonardus Simamarta mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Solidaritas Papua Bersama Rakyat (Gempur) di Malang, Jawa Timur pada 8 Maret 2021 lalu. Yoel Finse Ulimpa, ya...

PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, berdasarkan hasil kajian yang dirilis salah satu lembaga internasional, Freedom House. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menerangkan, indeks demokrasi Indonesia masuk kategori negara tidak cukup bebas (half free) sejak 2014 sampai 2019. Dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo itu, Titi Anggraini mengatakan bahwa penurunan indeks demokrasi ini disebabkan rendahnya kemerdekaan dan kebebasan sipil. Sementara sebaliknya, di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejak tahun 2004 sampai 2013, indeks demokrasi Indonesia lebih baik atau bebas sepenuhnya karena kemerdekaan dan kebebasan sipil memperoleh penialaian baik. “Jadi kalau dilihat dari sisi relasi kepemimpinan dengan status demokrasi kepemimpinan tentu berpengaruh, tapi konteks politik pada saat itu juga ikut menentukan,” ujar Titi Anggraini dalam diskusi virtual Tanya Jawab Ca...

Jumpa Pers Mahasiswa Jayawijaya di Asrama Nayak  ll Kamkey," (Y.W) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya [HMPJ] kota study Jayapura meminta kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya, John Ricard Banua segera melantik pimpinan Organisasi Perangkat Derah [OPD ] dan Sekertaris Daerah [Sekda] Definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Ketua HMPJ se Jayapura, Albert Kalolik mengatakan, sejak Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua dilantik hingga saat ini sudah telah memasuki tiga tahun ketiga, namun semua OPD masih menjabat sebagai Pejabat pelaksana Tugas [Plt]. Hal itu menyebabkan tidak memiliki kewenangan untuk memimpin OPD sendiri. “hal Ini membuat kesulitan dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan Pimpinan OPD dan Sumber Daya Manusia [SDM] dan Sumber Daya Alam [SDA] juga menjadi lumpuh lantaran molornya pelantikan OPD definitif,” kata Albert Kalolik saat Jumpa pers di Asrama Nayak II Kamkey kota Jayapura [12/03/2021]. Ia mengatakan, ...

Foto: peristiwa kebakaran Kantor Kampung Kondena, pada hari Jumat, 12 Februari 2021, pukul 21: 00 Wit,"(Y.W). LANNY JAYA_AKURATPAPUA.COM --Telah terjadi peristiwa kebakaran Kantor Kampung Kondena, pada hari Jumat, 12 Februari 2021, pukul 21: 00 Wit.  Kebakaran tersebut, mulai dari salah satu kamar menyebar seluruh kamar. Sehingga segala macam barang kantor dan atau barang lain milik aparat kampung dan LKMD kampung tidak dapat diselamatkan, dan diduga ikut terbakar, dan juga saat malam waktu itu, gedung bangunan tidak bisah padamkan api, karena api meluap besar. Yonair wenda, LKMD Kampung kondena yang merupakan saksi mata menerangkan, terjadi kebakaran kantor kampung kondena ini belum bisah pastikan atau ketahui penyebab terjadinya hal tersebut dan diduga api menyalah di salah satu kamar dan mulai menyebar keseluruh bagian makar yang lain. Apapun barang yang ada di dalam kantor kampung kondena tersebut berupa ijazah, alat-alat bangunan dan dokumen penting ikut terbakar...

NABIRE_AKURATPAPUA.COM -- Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku meminta pemerintah Provinsi & Pemda Paniai memperhatikan nasib dan masa depan masyarakat adat 3 suku di wilayah Tambang Emas Ilegal sepanjang sungai Degeuwo di Distrik Baya Biru  Kab.Pania-Papua. Pernyataan itu disampaikan Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku saat pertemuan singkat yang dipimpin oleh Jhon Timepa di Gedung Aula Asrama Paniai kota studi Nabire jalan kelapa dua, dibahas mengenai massa depan, nasib 3 Suku dan percepatan MUBES ke II Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO) di wilayah Tambang Emas Ilegal di Degeuwo," Nabire, Sabtu, (8/2/2021) lalu. Harung Animbau, penasehat LPMA-SWAMEMO mengatakan “Pemerintah ini tidak serius walaupun  Surat Keputusan Gubernur Papua, Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Pap...

Sidang pleno MRP pada Rabu (3/3/2021) menetapkan Keputusan MRP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengetatan Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Obat-obatan Terlarang Lainya di Provinsi Papua. - (Jubi) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Majelis Rakyat Papua atau MRP menetapkan Keputusan MRP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengetatan Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Obat-obatan Terlarang Lainya di Provinsi Papua. Penetapan beleid baru itu dilakukan dalam sidang pleno MRP di Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/3/2021). Hal itu disampikan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Rabu. “MRP hari ini menetapkan keputusan tentang penolakan minuman keras, minuman mengandung alkohol [dan] obat-obat terlarang,” kata Murib seperti yang dikutip Jubi. Menurutnya, penetapan keputusan itu merupakan upaya MRP untuk menegaskan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diubah d...

Feki Mobalen, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se -sorong raya  [Opini] Oleh: Feki Mobalen Ada kebenaran yang dapat dibuktikan menjadi kepastian, dan kebenaran itu akan digapai melalui pergumulan dan perjuangan yang panjang. Mengapa demikian? Karena terkesan hanya segelintir orang di muka bumi ini yang biasanya membela kebenaran dan itu untuk dipertahankannya. Maka itu persatuan mesti diperkokoh dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kebenaran karena kebenaran itu milik semua orang di bawah kolom langit ini. Ketika kita bicara tentang Internasionalisme, Masyarakat Adat Papua tidak boleh tertunduk didalam pikiran suku isme dan didalam pikiran nasionalisme yang sempit. Begitu pula ketika kita berjuang tentang hak-hak masyarakat Adat, wilayah Adat, kemanusiaan, demokrasi dan penindasan masyarakat Adat. Kita bicara tentang nilai-nilai universal, sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau hidup tertindas. Dan tidak ada suatu Komunitas Adat didunia ini ya...

Seminar berbobotan yang dikoordinir oleh Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (IMAPA_JADETABEK) Komisi Lidbang dengan Tema "Seminar Demokrasi, HAM & Rasisme di Papua", Sabtu, (27/2/2021). JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Seminar berbobotan yang dikoordinir oleh Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (IMAPA_JADETABEK) Komisi Lidbang dengan Tema "Seminar Demokrasi, HAM & Rasisme di Papua". Pembicara di seminar tersebut antara lain, Natalius Pigai, mantan ketua KOMNAS HAM RI, Haris Azhar pendiri Kontras, Veronica Koman, Aktivis Kemanusiaan di Indonesia, Dr. Antie Solaiman, Akademisi UKI dan Willem Wandik DPR-RI Komisi V," di Jakarta, Sabtu, (27/2/2021) Lalu. Sangat sering di diskusikan di berbagai kalangan intelektual hinggal ke level internasional namun tak kunjung mendapat jalan menyelesaian dari yang punya kuasa di negeri ini.   "Ribuan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi-diskusi kritis hanya ...