Akuratpapua.com

Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw/Rug JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Senin, 1 Maret 2021, Mayarakat Papua di kagetkan dengan berita Polemik dualisme Sekda Papua. Pada hari dan waktu yang hampir sama di gelar dua acara pelantikan sekda Papua. Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Papua. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sementara di jayapura, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw mengaku dirinya tak tau menahu terkait acara pelantikan tersebut. “ Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan acara pelantikan saya sendiri belum terima undangan itu. Jadi kami tidak atau ada pelantikan dua sekda yang bersamaan yakni di Jakarta dan satunya di Papua, “Ungkap Jhon seperti yang dikutip oleh Topik...

Pejabat Sekda Provinsi Papua Usai Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua", Senen, (1/3/2021). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pemerintan Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan klarifikasi soal dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,8 triliun, sebagaimana temuan Bareskrim Polri. Masing-masing Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (01/03/2021) menjelaskan pengelolaan dana Otsus sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme dan pembahasan bersama DPR Papua, yakni Juknis untuk empat bidang prioritas, yakni pendidikan 30 persen, kesehatan 20 persen serta sisanya untuk pemberdaaan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan dana Otsus serta pembiayaan untuk program strategis kabupaten/kota hingga kini masih berlaku. Jumlah keseluruhan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemprov...

Ilustrasi", Akuratpapua.com, Doc JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai turut memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT hingga Papua. Natalius meminta agar dihadirkan investasi yang lebih bermartabat. Ia juga mengungkap bahwa ada pejabat yang mengaku orang asli Papua yang mengusulkan Perpres Miras di wilayah-wilayah kristen. "Ada Pejabat Negara yang ngaku `Orang Asli Papua` kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen. Apa motifnya?," kata Natalius melalui akun Twitter, seperti yang dikutip LawJustice Minggu (28/2/2021). Natalius mengaku sudah ragu dengan kapasitas pejabat tersebut. Ia juga menilai bahwa pejabat tersebut tidak mampu bekerja dan menghadirkan investasi yang lebih bermartabat. "Saya sudah Protes karena ragu dengan Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tidak mampu Kerja? ...

Foto: Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", ( Yas Wenda) LANNYJAYA_AKURATPAPUA.COM  -- Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya. Pelaksanaan Raker KeIV Pemuda Babtis Tahun 2021 membawa Tema “ Pemuda Baptis Bangkit, Mandiri Untuk Menjadi Terang”. Ketua  Panitia Pelaksanaan Kegiatan Raker Ke-IV PGBP, Akia Yas Wenda, S. Kom menjelaskan, kegiatan Rapat Kerja (Raker) Ke-IV Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) akan digelar selama hari sejak tanggal 26 hingga 28 Februari 2021 di Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", Jumat, 26/2/2021 lalu. Akia Yas Wenda, Kegiatan Raker Ke-IV PGBP diikuti oleh 350 peserta dari 27 Wilayah pelayanan PGBP, dimana setiap wilayah diwakilkan oleh 5 peserta. Akia Wenda menje...

Sultan Tidore, yang juga anggota DPD RI, Husain Syah. (Foto/Ist) JAYAPURA-AKURAT.COM -- Sultan Tidore, Maluku Utara, Husain Alting Sjah rupanya tidak menyambut baik adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Izin Investasi Minuman Keras (Miras). Sultan berpendapat, dilegalkannya miras tentu tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam menunaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. “Sila kesatu Kehutanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau berketuhanan yang maha esa jika di dimensi yang lain kita masih melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang Tuhan?" Seperti yang dikutip tandaseru.com, Minggu (28/2). Husain bilang, dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban umum, ia menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengkaji kembali Perpres yang telah diterbitkan tersebut. “Bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban umum, sebagaimana amanat UU? Miras ini dari sisi mudarat dan manfaat lebih banyak mudaratnya dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata hampir di seluruh dunia...