Akuratpapua.com

Hengki Boma,"(HB) Opini Oleh: Hengki Boma PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Otonomi Khusus telah gagal Tak perlu diperpanjangkan lagi, Otsus Papua yang jadi perbincangan  menarik di negara ini, oleh elit elit polik Jakarta. Sebenarnya akar rumput masyarakat Papua  tidak pernah mengiginkan dan  membutuhkan yang namanya Otonomi Khusus.   Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana memperpanjangnya  untuk 20 tahun ke depan Otsus, katanya ketika berkunjung ke Timika, Papua, Kamis (23/7/2020) tahun lalu. "Menurutnya sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua." Tapi bagaimana dengan persoalan kemanusiaan sudah lama dipertanyakan oleh orang Papua.? Seperti yang dibunuh, yg diintimidasi, yg diperkosa, oleh militer indonesia.  Apakah  kekerasan militer bisa menyelesesaikan persoaln papua? Tidak! Sikap dan stetmen menteri dalam negeri (Kemendagri)  Tito Karnavian sangat jelas bahwa masalah di papua hanya sebatas  pembaguna saja. Namun...

Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (Selasa, 23/03) hingga (Kamis, 25/03/2021) di Kota Sorong itu, dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pendiri PT. Jujur Bicara sekaligus media Jubi, Victor Mambor dalam pembukaan pelatihan menulis, menjelaskan betapa pentingnya anak asli Papua harus tahu menulis. Menurutnya hanya anak Papua sendiri yang tahu dan mengerti apa yang dirasakan oleh orang Papua. ”Anak Papua itu harus tahu menulis, karena masalah di Papua tidak bisa orang lain tulis, kita sendiri yang tahu sakitnya di mana dan beri obatnya juga tepat sasaran,” ujar Mambor. Kepada peserta palatihan, Victor Mambor melalui layar kaca ...

OTSUS JILID II DAN DOB ADALAH RANTAI PEMUSNAHAN RAS NEGROID, RUMPUN MELANESIA DIATAS TANAH WEST PAPUA DENGAN GAYA DAN CARA BARU SECARA MASIF [Artikel ] Foto: Membuktikan Bahwa Pemberlakuan OTSUS Gagal 100% PAPUA_AKURATPAPUA.COM - Otsus Jilid II dan DAERAH OPERASI BARU (DOB) baik itu kabupaten dan Provinsi adalah Rantai pemusnahan Ras Negroid Rumpun Melanesia di West Papua. Jilid II Otsus dan DOB adalah Strategi yang didesain secara sistematis dan ter-struktur, oleh Negara Kolonial +62, dengan tujuan untuk memusnahkan Orang Asli Papua secara perlahan. sesuai topik artikel ini sangat jelas bahwa negara sedang merancang kejahatan yang sangat mengerikan dan masif yang tidak dapat kita melihat dengan kasat mata. namun Segelintir Elit Politikus lokal Papua, segelintir Intelektual Papua dan senioritas, tidak menyadari dengan hal demikian diatas, namun berbondon-bondong mengatasnamakan Rakyat dan Wilayah adat, lalu mengurus DOB, baik itu kabupaten dan Provinsi, makin mengkristal...

Feki Mobalen, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se -sorong raya  [Opini] Oleh: Feki Mobalen Ada kebenaran yang dapat dibuktikan menjadi kepastian, dan kebenaran itu akan digapai melalui pergumulan dan perjuangan yang panjang. Mengapa demikian? Karena terkesan hanya segelintir orang di muka bumi ini yang biasanya membela kebenaran dan itu untuk dipertahankannya. Maka itu persatuan mesti diperkokoh dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kebenaran karena kebenaran itu milik semua orang di bawah kolom langit ini. Ketika kita bicara tentang Internasionalisme, Masyarakat Adat Papua tidak boleh tertunduk didalam pikiran suku isme dan didalam pikiran nasionalisme yang sempit. Begitu pula ketika kita berjuang tentang hak-hak masyarakat Adat, wilayah Adat, kemanusiaan, demokrasi dan penindasan masyarakat Adat. Kita bicara tentang nilai-nilai universal, sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau hidup tertindas. Dan tidak ada suatu Komunitas Adat didunia ini ya...

Foto: Marten Goo, Aktivis Kemanusiaan Papua [OPINI] By: Marthen Goo JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Mestinya di era modern, orang harus berpikir bijaksana. Mencari jalan-jalan damai dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam semangat tersebut, maka mekanisme penyelesaian masalah seperti musyawarah untuk mufakat menjadi jalan penyelesaian masalah yang paling bertabat dan mengagumkan. Cara lain adalah dialog atau perundingan bisa dan sangat terbuka untuk dilakukan. Menolak perundingan dan dialog itu cara berfikir primitif, kampungan dan kuno. Jika negara itu meyakini bahwa negaranya menganut sistem demokratis, maka yang dipakai dalam pencarian penyelesaian masalah adalah dengan cara-cara bermartabat dan demokratis pula. Cara itu dengan mengedepankan semangat demokrasi. Bukan dengan kekerasan atau pendekatan militer yang berlebihan, sehingga rakyat tidak berdosa yang menjadi korban. Menghindari korban sekecil apapun itu adalah cara befikir yang orang-orang top yang berkelas dan ...

Maikel Wanimbo Sosok Pemuda Antusiasme Bertumbuh [Opini] PENDAHULUAN   Salam hangat dari saya kepada pemuda-pemudi di mana saja anda berada dengan semangat berbagi hidup. Dalam kesempatan ini hendak saya berbagi tulisan pendek dengan sebuah topik "Maikel Wanimbo Sosok Pemuda Antusiasme Bertumbuh". Penulis ingin menyampaikan melalui artikel ini ada nilai-nilai penting telah dihidupi serta menjadi gaya hidup saudara Maikel Wanimbo yang saya banggakan perlu petik dan diteladani muda-mudi zaman ini.  Sangatt berguna Tuhan hadirkan anak muda Maikel Wanimbo ditengah-tengah jemaat Baptis Ita wakhu Purom khususnya dan pada umumnya gereja-gereja Baptis di tanah Papua kehadiran dan kontribusi keteladanan hidup bagi anak-anak muda sebagai persembahan yang hidup berbau harum dihadapan Tuhan. Kehidupan demikian adalah Firman hidup layak dibagikan dan dipetik generasi penerus. Di segi iman, kesetiaan dan ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Semangat dan kerinduan hati be...

Otonomi Khusus Itu Produk Rasialisme Kolonial Indonesia Untuk Papua. [OPINI] JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- Jakarta yang sedang malas tahu bahas dan putuskan status Otsus itu gunakan paradigma rasis; menganggap bangsa Papua hanya objek komoditi pilitik dan ekonomi; yang tidak memiliki otoritas untuk memutuskan nasibnya sendiri. Rasisme terlembaga itu adalah kemarin (26/01) Pemerintah Indonesia dan DPD RI bahas untuk lanjutkan dana Otsus 20 tahun hingga 2041. Orang Papua yang sedang berdarah-darah dalam konflik politik dianggap tidak pantas, tidak penting berpendapat dan memutuskan nasibnya setelah otsus berakhir. Itu paradigma rasis yang tumbu subur dalam otak pejabat kolonial. Rasis itu adalah kasih uang otsus sambil menjajah agar orang Papua tidak maju berkembang, lalu setelah itu kembali salahkan orang Papua dengan stigma tidak mampu, bodoh, pencuri, dsb, sehingga itu menjadi alasan Jakarta hendak bikin Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri untuk kelola dana Otsus. Jakarta an...

Artikel Di awal tahun 202, publik tanah air dikejutkan dengan ujaran rasis yang ditujukan kepada pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) asal Papua, Natalius Pigai. Rasisme yang menimpa minoritas di negara ini bukan merupakan hal yang baru. Tentu publik masih mengingat rasisme yang menimpa mahasiswa Papua pada 2019 di Surabaya yang berujung pada bentrokan, kekacauan, dan kerusuhan di seantero Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Kerusuhan yang meluas menyebabkan tidak hanya harta benda, melainkan korban jiwa dan berbuntut pada aksi sweeping dan pengusiran para pendatang (non-papua) di beberapa kota di Tanah Papua. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk sigap dalam mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang di kemudian hari. Persoalan Papua yang telah menumpuk bertahun-tahun bagaikan jerami kering yang siap untuk terbakar kapan saja. Bagaikan bensin yang disiram ke dalam api. Hanya dibutuhkan pemicu (trigger) dan sebuah persoalan akan membesar tidak terke...

REFERENDUM PAPUA ADALAH SAH DAN LEGAL BAGI HUKUM INTERNATIONAL   Foto: Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Artikel. Oleh: Victor Yeimo Alasan tuntutan referendum oleh rakyat Papua di teritori West Papua mesti dijelaskan dengan landasan hukum internasional dan hukum domestik Indonesia. Ini penting agar penguasa Indonesia dan rakyatnya memahami duduk persoalan, menghentikan konflik, dan mengambil solusi damai. Sampai saat ini status hukum internasional West Papua dalam Indonesia masih lemah bahkan ilegal. Ilegalitas itu sudah secara terbuka dipaparkan oleh berbagai ahli hukum internasional. Keabsahan itu juga dapat dipatahkan juga dengan konstitusi Indonesia. Kelemahan Klaim Dalam Hukum Domestik Indonesia Klaim keabsahan Indonesia atas teritori West Papua melalui Pepera 1969, dalam hukum domestik Indonesia dituangkan dengan penuh rekayasa (sekedar pembenaran politik) dan sangat inkonstitusional sehingga tidak memiliki kekuatan hukum...

Fiji Sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan Nasib Isu Pelanggaran HAM di Papua.  Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an. Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia. Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986.  Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung da...

  BISAKAH INDONESIAKAN PAPUA DENGAN SLOGAN NKRI HARGA MATI?   Foto: Ilustrasi Opini. Oleh: J. Timepa   Sebutan "NKRI Harga Mati" menjadi salah satu slogan penting bagi oknum tertentu, gunakan pada momen tertentu untuk ucapkan pada kelompok atau pihak lain mewakili Negara. Slogan itu digunakan demi membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain yang diatur kemudian dilindungi oleh Konstitusi, UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Logikanya begini, Bila bangsa, golongan atau etnik dan kelompok lain terjebak pada slogan "NKRI Harga Mati" maka penguasa yang punya kepentingan tersebut itu akan senang, gembira dan bertepuk tangan. Kerap kali Kita hanya jadi alat kepentingan mereka, seolah orang papua itu tidak punya harapan dan masa depan yang harus menentukan dengan pilihan kita. Sejak lama kita digunakan sebagai binatang politik dengan menggunakan slogan NKRI Hara Mati yang berujung nyawa, sekian banyak Aktivis, Intelektual dan Tokoh Papua hilang jej...

Alasan Mendukung Self Determination Bangsa West Papua Oleh: Kamrad Rico Tude Pada tanggal 1 Desember 1961, bangsa rakyat West Papua melalui keyakinan yang teguh mendeklarasikan kemerdekaannya, lebih lanjut dikenal dengan "Manifesto Politik Papua Barat". Dalam manifesto tersebut sudah muncul embrio dasar-dasar negara West Papua, yaitu bendera Bintang Kejora sebagai bendera negara, lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan, burung Mambruk sebagai lambang negara. Namun deklarasi tersebut rupanya tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia, karena menganggap bahwa negara West Papua merupakan negara boneka bentukan Belanda.  Kemudian pada 19 Desember 1961, di ulun-alun utara kota Yogyakarta, pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Soekarno mengeluarkan "Dekrit Perang" TRIKORA. Tindak lanjutnya pada tanggal 2 Januari 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dengan agenda merebut Papua Barat yang dipimpin ol...

Wajah Dandhy Dwi Laksono Jakarta_Akuratpapua.com-- 5 CARA BERPIKIR TENTANG PAPUA YANG MEMBUAT KITA (INDONESIA) TAK MERASA MENJADI PENJAJAH Oleh : Dandhy Dwi Laksono : 1. Jika Papua merdeka, apa kehidupan mereka akan lebih baik?  2. Papua merdeka adalah agenda asing.  3. Semua akan minta merdeka.  4. Apakah SDM-nya siap?  5. Pejabat Papua juga korup. 1. “Apakah jika merdeka, kehidupan mereka lebih baik?” Apakah bersama NKRI kehidupan di Papua lebih baik? Apakah setelah merdeka dari Belanda ---yang membangun infrastruktur, sistem pendidikan, kesehatan, birokrasi, bahkan sistem hukum--- kehidupan rakyat Indonesia lebih baik? Jika jawabannya “iya”, berarti Papua berhak punya peluang yang sama. Jika jawabannya “tidak”, mengapa kita memaksa mereka ikut tidak bahagia bersama kita? 2. “Papua merdeka adalah agenda asing.” Papua bersama NKRI lebih terbukti agenda asing. Amerika menekan Belanda agar menyerahkan Papua kepada Indonesia lewat PBB (1962). Lalu Amerika p...

. Foto: Eks Tapol", (19/12/2020), Pemotret Niko Sol. Jakarta_Akuratpapua.com-- Inilah Prestasi indonesia di papua sejak Presiden pertama sampai dengan Presiden Ke 7 di West Papua yang terjadi saat ini. Pada saat moment Natal ini kita harus memaknai beberapa kado Natal dan Prestasi indonesia di West Papua seperti Pengiriman Militer Indonesia, Kekerasan, dan Diskriminasi dan Pelanggaran berat HAM di tanah Papua. Sebab Tuhan Yesus lahir untuk selamatkan umat manusia, namun mengapa masih ada penindasan, Pembunuhan yang dilakukan Oleh Militer Indonesia? Keselamat Rohani baik tapi Jasmani tidak menjamin kahidupan Rakyat bangsa west Papua. Karena jasmani dan rohani satu mata rantai tidak bisa dapat dipisahkan. Namun kita tidak bisa bangga karena keberhasilan rohani dan eforia dengan natal namun harus memaknai natal tahun 2020 ini sesuai kontekstual di Papua. Ada beberapa peristiwa Sebelum memasuki  momen natal terjadi di Papua Bagaikan kado Natal bagi Umat Tuhan di West papua...