Akuratpapua.com

Yeru Murib, Ketua Fraksi Perindo Lanny Jaya LANNY JAYA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Lanny Jaya Yeru Murib, S. IP Meminta kepada Bupati Lanny Jaya segera Mengungkap oknum DPRD yang memfasilitasi Demo Tolak Otsus Jilid II, Penarikan Militer Non organik dan Penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dilakukan oleh Masyarakat dan Mahasiswa di Tiom Ibu kota lanny jaya beberapa hari yang lalu,pitanya "Seperti yang diberitakan beberapa media bahwa, Befa memastikan unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Lanny Jaya dan oknum ketua dan anggota DPRD Lanny Jaya itu".   Pria Utusan Daerah Pemilihan II itu Mengatakan, penolakan otsus jilid II dan Menolak DOB itu sudah terjadi dibeberapa daerah seperti manokwari, Degiyai,Dogiyai,Nabire wilayah mepago dan nduga lalu ada apa dengan lanny jaya, tegasnya. Hal itu diterima media akuratpapua.com secara tertulis melalui WA, Kamis, (1/4/21) DPRD merupakan Honainya Rakyat sehingga apapun aspirasinya akan ...

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua. JAKARTA_ AKURATPAPUA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua.  “Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan.  Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3/2021).  "Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," tambahnya.  Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya akan merevisi dua hal.  Pertama adalah merevisi pasal 76 UU Otonomi Khusus dengan rencana menambah 3 provinsi lagi di Papu...

Natalius Pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Tokoh Masyarakat Papua Natalius Pigai menyikapi soal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus (pansus) otsus Papua di DPR. Dia mengeklaim bahwa masyarakat Papua tak akan pernah akui otsus Papua. "Legitimasi rakyat sudah sangat lemah, maka pansus apa pun atau undang-undang apa pun tidak akan diterima rakyat. Pemerintah silakan saja bentuk pansus atau revisi otsus, tapi melalui petisi rakyat Papua sudah menolak otsus dilanjutkan," kata Pigai kepada Akuratpapua.com, secara tertulis melaui WA, Rabu (31/3). Pigai mengungkapkan, UU Otsus Papua yang telah berlangsung selama 20 tahun dalam implementasinya dinilai belum efektif dan efisien. Karena itu, kata Pigai, berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan undang-undang otsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua tersebut. Menurut dia, ...