Akuratpapua.com

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa", (A.P) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak perlu memberikan ijin tambangan kepada perusahaan manapun. Kalaupun sudah terlanjur memberikan ijin tambang kepada pemilik Perusahaan, sebaiknya ijin tersebut dicabut kembali, “hal ini dikatakan Laurenzus Kadepa Via telepon Seluler seperti yang dikutip Jelatanp.com , senin (05/04/21) Kadepa menggungkapkan, dirinya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago, ia merasa kaget dengan adanya wacana operasi tambang wabu di Intan Jaya dan di kabupaten lainnya di wilayah Meepago. “Kapan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan masyarakat setempat, pemilik hak ulayat, atau sosialisasi kepada Masyarakat umum. Saya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago juga kaget dengan adanya rencana operasi tambang Wabu, “ungkap Kadepa. Menurutnya, Kehadiran Suatu peru...

Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...