Akuratpapua.com

OTSUS JILID II DAN DOB ADALAH RANTAI PEMUSNAHAN RAS NEGROID, RUMPUN MELANESIA DIATAS TANAH WEST PAPUA DENGAN GAYA DAN CARA BARU SECARA MASIF [Artikel ] Foto: Membuktikan Bahwa Pemberlakuan OTSUS Gagal 100% PAPUA_AKURATPAPUA.COM - Otsus Jilid II dan DAERAH OPERASI BARU (DOB) baik itu kabupaten dan Provinsi adalah Rantai pemusnahan Ras Negroid Rumpun Melanesia di West Papua. Jilid II Otsus dan DOB adalah Strategi yang didesain secara sistematis dan ter-struktur, oleh Negara Kolonial +62, dengan tujuan untuk memusnahkan Orang Asli Papua secara perlahan. sesuai topik artikel ini sangat jelas bahwa negara sedang merancang kejahatan yang sangat mengerikan dan masif yang tidak dapat kita melihat dengan kasat mata. namun Segelintir Elit Politikus lokal Papua, segelintir Intelektual Papua dan senioritas, tidak menyadari dengan hal demikian diatas, namun berbondon-bondong mengatasnamakan Rakyat dan Wilayah adat, lalu mengurus DOB, baik itu kabupaten dan Provinsi, makin mengkristal...

Feki Mobalen, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se -sorong raya  [Opini] Oleh: Feki Mobalen Ada kebenaran yang dapat dibuktikan menjadi kepastian, dan kebenaran itu akan digapai melalui pergumulan dan perjuangan yang panjang. Mengapa demikian? Karena terkesan hanya segelintir orang di muka bumi ini yang biasanya membela kebenaran dan itu untuk dipertahankannya. Maka itu persatuan mesti diperkokoh dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kebenaran karena kebenaran itu milik semua orang di bawah kolom langit ini. Ketika kita bicara tentang Internasionalisme, Masyarakat Adat Papua tidak boleh tertunduk didalam pikiran suku isme dan didalam pikiran nasionalisme yang sempit. Begitu pula ketika kita berjuang tentang hak-hak masyarakat Adat, wilayah Adat, kemanusiaan, demokrasi dan penindasan masyarakat Adat. Kita bicara tentang nilai-nilai universal, sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau hidup tertindas. Dan tidak ada suatu Komunitas Adat didunia ini ya...

Foto: Marten Goo, Aktivis Kemanusiaan Papua [OPINI] By: Marthen Goo JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Mestinya di era modern, orang harus berpikir bijaksana. Mencari jalan-jalan damai dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam semangat tersebut, maka mekanisme penyelesaian masalah seperti musyawarah untuk mufakat menjadi jalan penyelesaian masalah yang paling bertabat dan mengagumkan. Cara lain adalah dialog atau perundingan bisa dan sangat terbuka untuk dilakukan. Menolak perundingan dan dialog itu cara berfikir primitif, kampungan dan kuno. Jika negara itu meyakini bahwa negaranya menganut sistem demokratis, maka yang dipakai dalam pencarian penyelesaian masalah adalah dengan cara-cara bermartabat dan demokratis pula. Cara itu dengan mengedepankan semangat demokrasi. Bukan dengan kekerasan atau pendekatan militer yang berlebihan, sehingga rakyat tidak berdosa yang menjadi korban. Menghindari korban sekecil apapun itu adalah cara befikir yang orang-orang top yang berkelas dan ...

Maikel Wanimbo Sosok Pemuda Antusiasme Bertumbuh [Opini] PENDAHULUAN   Salam hangat dari saya kepada pemuda-pemudi di mana saja anda berada dengan semangat berbagi hidup. Dalam kesempatan ini hendak saya berbagi tulisan pendek dengan sebuah topik "Maikel Wanimbo Sosok Pemuda Antusiasme Bertumbuh". Penulis ingin menyampaikan melalui artikel ini ada nilai-nilai penting telah dihidupi serta menjadi gaya hidup saudara Maikel Wanimbo yang saya banggakan perlu petik dan diteladani muda-mudi zaman ini.  Sangatt berguna Tuhan hadirkan anak muda Maikel Wanimbo ditengah-tengah jemaat Baptis Ita wakhu Purom khususnya dan pada umumnya gereja-gereja Baptis di tanah Papua kehadiran dan kontribusi keteladanan hidup bagi anak-anak muda sebagai persembahan yang hidup berbau harum dihadapan Tuhan. Kehidupan demikian adalah Firman hidup layak dibagikan dan dipetik generasi penerus. Di segi iman, kesetiaan dan ketaatan kepada segala perintah Tuhan. Semangat dan kerinduan hati be...

ALASAN MENOLAK PEMEKARAN PROVINSI Dr. Been Kogoya, SP. MMA [Artikel] Jayapura, 9 februari 2021 JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- Kami rakyat papua telah berpengalaman hidup bersama dengan pemerintah RI di papua, bahwa segala kebijakan dari jakarta kepada orang asli papua tidak tidak pernah dengan sepenuh hati, melainkan unsur politik yang menipu kami rakyat dan bangsa malanesia. Seperti Otonomi Khusus lahir karena kami bangsa papua sudah mau berdiri sendiri dengan kaki sendiri di atas tanah leluhur kami kemudian pemerintah RI menawarkan berbagai program untuk mensejahterakan kami oap ternyata program2 itu tidak melaksanakan selama 20 tahun dengan baik, maka sekarang dengan tawaran apapun kami rakyat west papua tidak akan menerima tawaran dalam bentuk apapun dari pemerintah RI. karena telah mengerti apa yang mereka lakukan terhadap kami oap. sekarang kami rakyat papua sdh siap bawah perkara kami ke dalam mahkamah konstitusi Internasional, maka oap harus bersatu dari pantai sampa...

Artikel Di awal tahun 202, publik tanah air dikejutkan dengan ujaran rasis yang ditujukan kepada pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) asal Papua, Natalius Pigai. Rasisme yang menimpa minoritas di negara ini bukan merupakan hal yang baru. Tentu publik masih mengingat rasisme yang menimpa mahasiswa Papua pada 2019 di Surabaya yang berujung pada bentrokan, kekacauan, dan kerusuhan di seantero Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Kerusuhan yang meluas menyebabkan tidak hanya harta benda, melainkan korban jiwa dan berbuntut pada aksi sweeping dan pengusiran para pendatang (non-papua) di beberapa kota di Tanah Papua. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk sigap dalam mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang di kemudian hari. Persoalan Papua yang telah menumpuk bertahun-tahun bagaikan jerami kering yang siap untuk terbakar kapan saja. Bagaikan bensin yang disiram ke dalam api. Hanya dibutuhkan pemicu (trigger) dan sebuah persoalan akan membesar tidak terke...

REFERENDUM PAPUA ADALAH SAH DAN LEGAL BAGI HUKUM INTERNATIONAL   Foto: Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Artikel. Oleh: Victor Yeimo Alasan tuntutan referendum oleh rakyat Papua di teritori West Papua mesti dijelaskan dengan landasan hukum internasional dan hukum domestik Indonesia. Ini penting agar penguasa Indonesia dan rakyatnya memahami duduk persoalan, menghentikan konflik, dan mengambil solusi damai. Sampai saat ini status hukum internasional West Papua dalam Indonesia masih lemah bahkan ilegal. Ilegalitas itu sudah secara terbuka dipaparkan oleh berbagai ahli hukum internasional. Keabsahan itu juga dapat dipatahkan juga dengan konstitusi Indonesia. Kelemahan Klaim Dalam Hukum Domestik Indonesia Klaim keabsahan Indonesia atas teritori West Papua melalui Pepera 1969, dalam hukum domestik Indonesia dituangkan dengan penuh rekayasa (sekedar pembenaran politik) dan sangat inkonstitusional sehingga tidak memiliki kekuatan hukum...

Fiji Sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan Nasib Isu Pelanggaran HAM di Papua.  Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an. Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia. Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986.  Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung da...

 Sepi Wanimbo Ketua Pemuda Baptis Papua  Papua Ingin Referendum Artikel Oleh :  Sepi Wanimbo Ketua Pemuda Baptis Papua Prof. Dr. Jimly Ashidiq. SH, sebagai seorang ahli ternyata belum memahami secara benar dan utuh masalah Undang - Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia RI bahkan penafsiran hukumnya parsial. Mengapa? Karena Jimly mengatakan kepada Bintang Papua, Selasa, 28 Oktober 2008, dalam kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia RI, tidak ada lagi mengenal istilah referendum. Tetapi, dalam pembukaan Undang - Undang Dasar UUD 1945 dengan tegas dan jelas mengatakan, " bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikeadilan dan lerikemanusiaan". Jadi, di sini ada ruang yang sangat memadai bagi rakyat dan bangsa Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri ( referendum ). Undang - Undang Dasar UUD 1945 telah memberikan tempat dan ruang bagi rakyat ...

Gembala Dr. Socratez Yoman,MA JAYAPURA_AKURATPAPUA.com-- OTONOMI KHUSUS 2001 SUDAH MENJADI JENAZAH/MATI SEDANG DIPAKSA PASANG OXYGEN UNTUK BERTAHAN BERNAFAS SEMENTARA WAKTU DENGAN REVISI DUA PASAL UU OTSUS Artikel "Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia" (Magnis: 2015:255). Dan "...Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia" ( Lieshout: 2020:601).  Oleh: Gembala Dr. Socratez Yoman,MA Bukan waktunya lagi untuk berbicara Otsus. Momentum baik untuk era Otsus sudah hilang. Penguasa asing Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua jangan sibuk urus Otsus yang sudah menjadi jenazah/mati.  Para Penguasa kolonial asing Indonesia, INGAT! JANGAN MATAMU TERTUTUP, TELINGAMU TULI & HATI NURANIMU TERTUTUP. Kami ini manusia punya harga diri, martabat kemanusiaan dan punya pikiran, hati, mata, telinga, bukan hewan seperti yang bangsa kolonial asing Indonesia perlakukan kami selama ini.  Kami sudah SEKOLAH. Kami sudah TAHU. Kami sudah MENGERT...

Alasan Mendukung Self Determination Bangsa West Papua Oleh: Kamrad Rico Tude Pada tanggal 1 Desember 1961, bangsa rakyat West Papua melalui keyakinan yang teguh mendeklarasikan kemerdekaannya, lebih lanjut dikenal dengan "Manifesto Politik Papua Barat". Dalam manifesto tersebut sudah muncul embrio dasar-dasar negara West Papua, yaitu bendera Bintang Kejora sebagai bendera negara, lagu Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan, burung Mambruk sebagai lambang negara. Namun deklarasi tersebut rupanya tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia, karena menganggap bahwa negara West Papua merupakan negara boneka bentukan Belanda.  Kemudian pada 19 Desember 1961, di ulun-alun utara kota Yogyakarta, pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Soekarno mengeluarkan "Dekrit Perang" TRIKORA. Tindak lanjutnya pada tanggal 2 Januari 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Soekarno membentuk Komando Mandala dengan agenda merebut Papua Barat yang dipimpin ol...

Wajah Dandhy Dwi Laksono Jakarta_Akuratpapua.com-- 5 CARA BERPIKIR TENTANG PAPUA YANG MEMBUAT KITA (INDONESIA) TAK MERASA MENJADI PENJAJAH Oleh : Dandhy Dwi Laksono : 1. Jika Papua merdeka, apa kehidupan mereka akan lebih baik?  2. Papua merdeka adalah agenda asing.  3. Semua akan minta merdeka.  4. Apakah SDM-nya siap?  5. Pejabat Papua juga korup. 1. “Apakah jika merdeka, kehidupan mereka lebih baik?” Apakah bersama NKRI kehidupan di Papua lebih baik? Apakah setelah merdeka dari Belanda ---yang membangun infrastruktur, sistem pendidikan, kesehatan, birokrasi, bahkan sistem hukum--- kehidupan rakyat Indonesia lebih baik? Jika jawabannya “iya”, berarti Papua berhak punya peluang yang sama. Jika jawabannya “tidak”, mengapa kita memaksa mereka ikut tidak bahagia bersama kita? 2. “Papua merdeka adalah agenda asing.” Papua bersama NKRI lebih terbukti agenda asing. Amerika menekan Belanda agar menyerahkan Papua kepada Indonesia lewat PBB (1962). Lalu Amerika p...