Akuratpapua.com

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap risiko bila dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat dihentikan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat akan anjlok jika kebijakan itu diambil. Pasalnya, sebagian besar kas daerah dua provinsi tersebut berasal dari danaotsus. Untuk Papua Barat misalnya, porsi sumbangan dana otsus untuk APBD mencapai 52,68 persen. Sementara di Papua Barat porsinya mencapai 63,7 persen. "Papua APBD-nya dari dana Otsus Rp14 triliun untuk provinsi. Total untuk provinsi dan kabupaten hampir Rp54 triliun. Jadi kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, maka APBD-nya langsung akan drop. Drop ke 40 persen atau 50 persen dan ini akan berpengaruh besar kepada percepatan pembangunan di Papua," ujarnya di DPR, seperti yang dikutip CNN-Indonesia, Kamis (8/4). Tito juga menyampaikan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat diusulkan naik dari 2 persen menjadi...

KONFENRASi JUMPA PERS  JAKARTA_AKURATPAPUA.COM --Gabungan Solidaritas Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)KK JAKARTA, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) & Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP) usai melaksanakan konferensi jumpa pers di Jakarta. Konferensi jumpa pers tersebut dilaksanakan pada 7 April 2021, dengan menggunakan tema: Tutup Freeport Indonesia, Tolak Otsus Jilid II dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua. Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui...