Akuratpapua.com

mantan Komisioner KOMNAS HAM Natalius Pigai  JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan saat ini tercatat ada 417 orang masuk daftar pelaku tindak terorisme di Indonesia. Mahfud mengatakan data itu terhitung per hari ini, sementara masih bisa bertambah setiap harinya. Mahfud mengatakan data itu terhitung per hari ini, sementara masih bisa bertambah setiap harinya," seperti yang dikutip CNN-INDONESIA, (3/5). Menanggapi hal ini, mantan Komisioner KOMNAS HAM Natalius Pigai mengataka, organisasi yang sudah didaftarkan oleh Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan resolusi 1267 (1999), 1989 (2011) dan 2253 (2015) Tentang Organisasi Teroris. Dari Indonesia hanya dua diantaranya, JAD (Afiliasi ISIS) dan MIT katanya.  Hal itu Sampaikan dalam media sosial Twitter miliknya," (4/5/2021). Lanjut Pigai, Saya menduga Prof. Mahfud MD sedang membenarkan keputusan d...

Fito: Ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Yoel Finse Ulimpa JAKARTA_AKURATPAPUA.COM --Setelah Pemerintah pusat melalui kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD, secara resmi telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sebagai teroris. Mahfud mengatakan bahwa prmberian label kelompok teroris kepada KKB Papua sesuai dengan UU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Organisasi DPP GMNI, Yoel Finse Ulimpa, menyatakan bahwa pemberian label teroris terhadap KKB di Papua tidak akan menyelesaikan konflik dan permasalahan di Papua. Ia mengaku kecewa atas sikap pemerintah yang secara buru-buru memberi label teroris pada KKB di Papua tanpa kajian yang komprehensif dan pertimbangan masyarakat Papua," Enen, (3/5). ...

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua. JAKARTA_ AKURATPAPUA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua.  “Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan.  Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3/2021).  "Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," tambahnya.  Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya akan merevisi dua hal.  Pertama adalah merevisi pasal 76 UU Otonomi Khusus dengan rencana menambah 3 provinsi lagi di Papu...

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Jt. JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi (28/3) menjadi kritik terhadap upaya antisipasi dari pemerintah. Terlebih, belum lama ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga berbicara soal terorisme di Indonesia. "Beberapa hari setelah Menko Polhukam bikin definisi sendiri tentang terorisme, tanggal 28 ada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar?" kata mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Senin dini hari (29/3). Diketahui, saat kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu lalu (17/3), Mahfud MD menyebut bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama. Ia mengakui, selama ini di Indonesia masih muncul beberapa peristiwa terorisme, namun diklaim sudah bisa teratasi. "Memang ada beberapa peristiwa teror tapi bisa diatasi dan secara umum rakyatnya tumbuh dengan p...