Akuratpapua.com

Ilustrasi Gedung Makamah Konstitusi MK JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal UU itu baru disahkan pada Juli 2021. Berkas judicial review itu didaftarkan ke MK secara online dan masih diperiksa oleh kepaniteraan MK. "Menyatakan bahwa pasal-pasal: Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59, Pasal 68A, dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi permohonan MRP yang dilansir website MK seperti yang dikutip detikNews, Rabu (1/9/2021) kemaren. MRP memberikan kuasa kepada Saor Siagian, Imam Hidayat, Esther D Ruru, Roy Renin...

Ketua badan pengurus harian saat menyampaikan pernyataan penolakan perpanjangan Otsus Jilid II, Jayapura, Rabu, 14 Juli 2021. (YW). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM --Dinamika Revisi Undang-Undang OTSUS Papua telah mencapai titik akhir, dan sebentar lagi akan disahkan oleh DPR RI sebagai Undang-undang kebelanjuta. Akan tetapi, penolakan terus terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Ampera)Papua disaat Pers release kepada media akuratpapua.com via WA keterangan tertulis Rabu, (14/7/21). Dikatakan, Dalam draf terakhir revisi Undang-undang Otonimi Khusus Papua terdapat 19 pasal yang direvisi, 3 pasal usulan pemerintah pusat dan 16 pasal yang ditampung oleh DPR RI dari hasil serap aspirasi yang dilakukan, salah satu dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh DPRD Kab/Kota se Tanah Papua. Kata Elius  Lanjut Elius , Dari 19 poin yang direvisi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hasil revisi UU OTSUS Papua bermuatan Kepentin...