Akuratpapua.com

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa", (A.P) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak perlu memberikan ijin tambangan kepada perusahaan manapun. Kalaupun sudah terlanjur memberikan ijin tambang kepada pemilik Perusahaan, sebaiknya ijin tersebut dicabut kembali, “hal ini dikatakan Laurenzus Kadepa Via telepon Seluler seperti yang dikutip Jelatanp.com , senin (05/04/21) Kadepa menggungkapkan, dirinya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago, ia merasa kaget dengan adanya wacana operasi tambang wabu di Intan Jaya dan di kabupaten lainnya di wilayah Meepago. “Kapan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan masyarakat setempat, pemilik hak ulayat, atau sosialisasi kepada Masyarakat umum. Saya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago juga kaget dengan adanya rencana operasi tambang Wabu, “ungkap Kadepa. Menurutnya, Kehadiran Suatu peru...

NABIRE_AKURATPAPUA.COM -- Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku meminta pemerintah Provinsi & Pemda Paniai memperhatikan nasib dan masa depan masyarakat adat 3 suku di wilayah Tambang Emas Ilegal sepanjang sungai Degeuwo di Distrik Baya Biru  Kab.Pania-Papua. Pernyataan itu disampaikan Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku saat pertemuan singkat yang dipimpin oleh Jhon Timepa di Gedung Aula Asrama Paniai kota studi Nabire jalan kelapa dua, dibahas mengenai massa depan, nasib 3 Suku dan percepatan MUBES ke II Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO) di wilayah Tambang Emas Ilegal di Degeuwo," Nabire, Sabtu, (8/2/2021) lalu. Harung Animbau, penasehat LPMA-SWAMEMO mengatakan “Pemerintah ini tidak serius walaupun  Surat Keputusan Gubernur Papua, Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Pap...

Foto: Bersama Usai melakukan pertemuan singkat sekaligus menanda tangani surat kesepakatan NABIRE_AKURATPAPUA.COM--Usai melakukan pertemuan singkat sekaligus menanda tangani surat kesepakatan bersama para tokoh 3 Suku, Pemerintah Distrik (PEMDIS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), PT. Enderia Dewa milik Musakim itu nyatakan siap melayani Pengusaha dan Masyarakat Degeuwo dengan harga tiket yang disepakati bersama, Hal itu dilakukan karena dinilai selama 20 tahun lamanya masyarakat dan Pemerintah dirugikan oleh pihak PT. Komputer, PT. Satria Air Service dan sejumlah pengusaha dengan harga tiket dan barang yang lebih tinggi. Sebelumnya pada tanggal 13-15 Februari 2021, serikat masyarakat 3 Suku Walani, Mee dan Moni (SWAMEMO) melakukan demo yang dipimpin oleh Koordinator Oktovianus Timepa terhadap Haji Ari Pemilik PT. Komputer, PT. Satria Air Service dan seluruh pengusaha menuntut untuk menurunkan harga barang yang sangat mahal dan harga tiket Nabire ke Degeuwo, Paniai...