Akuratpapua.com

Natalius Pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian menegaskan apa yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke Papua Nugini (PNG) tidak dapat dibenarkan. Demikian disampaikan Tito seperti yang mengutip CNBC Indonesia dari Jakarta, Senin (5/4/2021). "Apa yang dilakukan Gubernur Papua adalah salah dan tidak benar walaupun alasannya berobat," kata Tito. Ia mengakui Enembe sempat menelepon sekembali dari PNG dan memberitahukan alasan ke negara tetangga RI itu untuk berobat. Namun, Tito menyatakan apa yang dilakukannya salah karena tidak sesuai prosedur. "Kemendagri tidak pernah melarang kepala daerahnya untuk berobat termasuk bila tujuannya berobat ke luar negeri, namun harus sesuai prosedur yakni meminta izin ke Kemendagri," ujarnya. "Nanti saya akan menanyakan penyebab Gubernur Enembe pergi secara ilegal dalam pertemuan nanti karena itu sangat memalukan," lanjutnya. Menanggapi...

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa", (A.P) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak perlu memberikan ijin tambangan kepada perusahaan manapun. Kalaupun sudah terlanjur memberikan ijin tambang kepada pemilik Perusahaan, sebaiknya ijin tersebut dicabut kembali, “hal ini dikatakan Laurenzus Kadepa Via telepon Seluler seperti yang dikutip Jelatanp.com , senin (05/04/21) Kadepa menggungkapkan, dirinya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago, ia merasa kaget dengan adanya wacana operasi tambang wabu di Intan Jaya dan di kabupaten lainnya di wilayah Meepago. “Kapan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan masyarakat setempat, pemilik hak ulayat, atau sosialisasi kepada Masyarakat umum. Saya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago juga kaget dengan adanya rencana operasi tambang Wabu, “ungkap Kadepa. Menurutnya, Kehadiran Suatu peru...