Akuratpapua.com

Foto: Yoel Ulipma Aktivis muda Papua JAKARTA_AKURATPAPUA.COM --Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kelompok TPNPB/OPM atau yang dinamakan oleh pemerintah Indonesia yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris, tindakan yang dilakukan pemerintah merupakan tindakan yang tidak wajar dan tidak yang tidak sesuai dengan Hukum di Negara ini dan bisa berdampak buruk bagi bangsa ini. Mahasiswa asal Papua, Yoel Finse Ulimpa, merasa kecewa atas pelabelan yang di alamatkan ke KKB papua versi pemerintah Indonesia sebagai teroris, hal ini patut kita pertanyakan apa kepentingan negara, apakah karena penembakan terhadap Kepala BIN Daerah Papua (Kabinda) atau ada kepentingan lain. Hal itu diterima oleh awak media ini secara keterangan rilis melalui media sosial WA pada hari Jumat 30 April 2021. "Jika memang karena penembakan terhadap Kepala Badan Inteljen Daerah Papua beberapa hari lalu, sehingga negara menetapkan TPNPB/OPM sebagai teroris jika d...

JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM --Pemerintah Provinsi Papua merespon pernyataan Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud MD yang mengumumkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di dalamnya merupakan tindakan teroris. Lewat Rilis yang diterima akuratpapua pada Kamis 27 April 2021 malam, Pemerintah Papua mengeluarkan tujuh pernyataan sikap : 1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut. 2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM. 3. Pemerintah Provinsi Papua mem...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM – Tokoh Papua Natalius Pigai kembali mempertanyakan pemerintah Republik Indonesia terkait pelabelan OPM sebagai teroris, Selasa (27/4/2021). Menurutnya dalam rilis Natalius Pigai tersebut bahwa Dari Simbol – simbol Negara Bangsa OPM Tidak Menganut Ideologi Maut. Lahir Lebih Dulu dari NKRI, Bintang Kejora 1942, Merah Putih 1944. Kata Pigai. Ia melihat Keinginan Pemerintah untuk memberi label TPN/OPM sebagai organisasi Teroris tidak bisa. TPN/OPM adalah freedom fighter ditopang Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter sebagai Kombatan dan Organisasi yang pernah hadir di PBB dan saat ini pun sering hadir di berbagai Forum PBB sebagai penentang kejahatan Koloni atau decolonisasi. Ujar Natalius Pigai, Mantan Komnas HAM itu. TPN/OPM adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan yang memiliki simbol-simbol negara bangsa (nation state simbolis) Yakni; 1). Bendera (Bintang Kejora) yang melambangkan Cahaya dan sinar kedamaian. 2. Lambag burung m...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aktivis HAM asal Papua Natalius Pigai mengukapkan setidaknya hingga saat ini di Papua terdapat lima kelompok. "Secara umum di Papua ada lima kelompok," kata Natalius Pigai saat menjadi pembicara program Obrolan Bang Ruslan dengan judul "Label Teroris untuk KKB" secara virtual, Selasa (27/4/2021). Ia menjelaskan apa saja kelima kelompok yang ada di Papua itu. Yang pertama, kata dia, ialah kelompok masyarakat yang ingin tetap berada di negara Indonesia alias tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian, kedua dan seterusnya kata Pigai ialah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki pemahaham bahwa Papua tidak mau berhubungan dengan Indonesia. Yakni, tidak mau karena kesejahteraan, mereka menganggap taraf hidup justru susah di bawah NKRI. Kemudian, sambung Pigai, kelompok yang memang tidak ingin adanya dialog dengan Jakarta, dalam hal ini pemerintah, lalu kelompok yang menginginkan adanya ref...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- "Dari simbol2 Negara Bangsa Organisasi Papua Merdeka [OPM] tidak menganut ideologi maut. Lahir lebih dulu dari NKRI, Bintang Kejora 1942, Merah Putih 1944” Mantan komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menuturkan,  Keinginan Pemerintah untuk memberi label Tentara Pemebesana Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai organisasi Teroris itu tidak bisa. "TPN/OPM adalah freedom fighter ditopang Konvensi Jenewa dan Hukum Humaniter sebagai Kombatan dan Organisasi yang pernah hadir di PBB dan saat ini pun sering hadir di berbagai Forum PBB sebagai penentang kejahatan Koloni atau decolonisasi," katanya. Hal itu disampaikan Natalius Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima oleh media ini," Senen, 26 April 2021. Menurutnya, TPN/OPM adalah organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan yang memiliki simbol-simbol Negara Bangsa (Nation State Simbols) Yakin; 1). Bendera (Bintang Kejora) yang melambangkan Cahaya d...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya dikabarkan meninggal tertembak. Dari info yang dihimpun MNC Portal Indonesia, Minggu (25/4/2021). Kabinda Papua ditembak oleh tentara pembebasan nasional Organisasi Papua Merdeka TPN-OPM) di Beoga, Papua. Kabinda Papua ditembak saat meninjau lokasi pembakaran yang dilakukan TPN-OPM di Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Aksi pembakaran di Beoga berlangsung dua pekan lalu. Seperti diketahui sebelumnya jubir TPN-OPM memberitahukan bahwa telah terjadi baku tembak antara tentara pembebasan nasional Organisasi Papua Merdeka TPN-OPM dan TNI,  dalam aksi saling serang itu pihak TPN-OPM menewaskan dua orang TNI sementara kedua mayatnya masih di TKP belum di evakuasi oleh pihak TNI karena masih siaga.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Ahmad Riad mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan info terkait penembakan tersebut. "Saya belum dapat info...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta, Depok, Tanggerang dan Bekasi mengutuk keras elit politik Jakarta yang Menunggangi Pendemo bayaran yang mengakui diri sebagai HMI. Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jadetabek, Matius Wonda, mengutuk pada pendemo bayaran yang mengaku HMI, mendesak masalah penyeberangan lintas Batas Gubernur lukas Enembe, dikaitkan dengan isu murahan dan dipastikan mereka yang menyebar isu tersebut, mencederai harkat dan martabat pemimpin Papua, akan menerima konsekuensi secara adat di Tanah Papua, dan juga secara hukum, dimana mereka mengaitkan perjalanan lintas batas di kampung perbatasan PNG – Papua sebagai bagian dari markup anggaran 93 miliar. Hal itu merilis ketua IMAPA Jakarta Matius Wonda secara tertulis melalui media sosial WA yang diterima media ini, pada hari Jumat, (08/04/2021). Matius Wonda, menjelaskan bahwa dari mana pangkal persoalannya? Jangan menebar fitnah yang tidak berdasar, dan jangan pula oknum-oknum a...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap risiko bila dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat dihentikan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat akan anjlok jika kebijakan itu diambil. Pasalnya, sebagian besar kas daerah dua provinsi tersebut berasal dari danaotsus. Untuk Papua Barat misalnya, porsi sumbangan dana otsus untuk APBD mencapai 52,68 persen. Sementara di Papua Barat porsinya mencapai 63,7 persen. "Papua APBD-nya dari dana Otsus Rp14 triliun untuk provinsi. Total untuk provinsi dan kabupaten hampir Rp54 triliun. Jadi kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, maka APBD-nya langsung akan drop. Drop ke 40 persen atau 50 persen dan ini akan berpengaruh besar kepada percepatan pembangunan di Papua," ujarnya di DPR, seperti yang dikutip CNN-Indonesia, Kamis (8/4). Tito juga menyampaikan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat diusulkan naik dari 2 persen menjadi...

Natalius Pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian menegaskan apa yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke Papua Nugini (PNG) tidak dapat dibenarkan. Demikian disampaikan Tito seperti yang mengutip CNBC Indonesia dari Jakarta, Senin (5/4/2021). "Apa yang dilakukan Gubernur Papua adalah salah dan tidak benar walaupun alasannya berobat," kata Tito. Ia mengakui Enembe sempat menelepon sekembali dari PNG dan memberitahukan alasan ke negara tetangga RI itu untuk berobat. Namun, Tito menyatakan apa yang dilakukannya salah karena tidak sesuai prosedur. "Kemendagri tidak pernah melarang kepala daerahnya untuk berobat termasuk bila tujuannya berobat ke luar negeri, namun harus sesuai prosedur yakni meminta izin ke Kemendagri," ujarnya. "Nanti saya akan menanyakan penyebab Gubernur Enembe pergi secara ilegal dalam pertemuan nanti karena itu sangat memalukan," lanjutnya. Menanggapi...

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua. JAKARTA_ AKURATPAPUA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua.  “Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan.  Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3/2021).  "Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," tambahnya.  Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya akan merevisi dua hal.  Pertama adalah merevisi pasal 76 UU Otonomi Khusus dengan rencana menambah 3 provinsi lagi di Papu...

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Jt. JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi (28/3) menjadi kritik terhadap upaya antisipasi dari pemerintah. Terlebih, belum lama ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga berbicara soal terorisme di Indonesia. "Beberapa hari setelah Menko Polhukam bikin definisi sendiri tentang terorisme, tanggal 28 ada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar?" kata mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Senin dini hari (29/3). Diketahui, saat kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu lalu (17/3), Mahfud MD menyebut bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama. Ia mengakui, selama ini di Indonesia masih muncul beberapa peristiwa terorisme, namun diklaim sudah bisa teratasi. "Memang ada beberapa peristiwa teror tapi bisa diatasi dan secara umum rakyatnya tumbuh dengan p...

Ketua YLBHI Asfinawati JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pemerintah harus memperjelas siapa sebenarnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dan apa tujuan mereka. Jangan hanya menduga kalau mereka merupakan kelompok teroris. "Apakah semua orang di KKSB itu beneran KKSB atau warga sipil? Banyak juga mahasiswa yang meninggal karena disebut KKSB," katanya seperti yang dikutip Republika, Rabu (24/3) lalu. "Sejauh ini, KKSB apa maksudnya kan tidak jelas? Ditambah sekarang kelompok tersebut disebut teroris. Pemerintah harusnya menyelesaikan hal tersebut dengan dialog dan mencari tahu yang sebenarnya bukan langsung labelling kalau mereka kelompok teroris," kata dia. Menurutnya, KKSB itu seperti kelompok tertentu, tapi tidak jelas mereka itu siapa. Sehingga, pemerintah harusnya mencari tahu pembentukkan kelompok tersebut. Apalagi, di Papua penegakkan hukumnya sangat rendah bahkan tid...

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid. Foto: Mirsan Simamora/kumparan JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan terkait pernyataan Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar tentang kemungkinan mengklasifikasikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Amnesty International Indonesia menyebut, mengklasifikasikan KKB sebagai organisasi teroris tak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami orang Papua, karena banyak di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan negara.  Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap dengan pendekatan hukum. “Kami juga khawatir bahwa pemberian label ‘teroris’ akan dijadikan dalih untuk semakin membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul orang Papua melalui UU Terorisme, yang sebelumnya sudah dikritik oleh Amnesty International karena berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujar Direktu...

PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, berdasarkan hasil kajian yang dirilis salah satu lembaga internasional, Freedom House. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menerangkan, indeks demokrasi Indonesia masuk kategori negara tidak cukup bebas (half free) sejak 2014 sampai 2019. Dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo itu, Titi Anggraini mengatakan bahwa penurunan indeks demokrasi ini disebabkan rendahnya kemerdekaan dan kebebasan sipil. Sementara sebaliknya, di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejak tahun 2004 sampai 2013, indeks demokrasi Indonesia lebih baik atau bebas sepenuhnya karena kemerdekaan dan kebebasan sipil memperoleh penialaian baik. “Jadi kalau dilihat dari sisi relasi kepemimpinan dengan status demokrasi kepemimpinan tentu berpengaruh, tapi konteks politik pada saat itu juga ikut menentukan,” ujar Titi Anggraini dalam diskusi virtual Tanya Jawab Ca...

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Tokoh masyarakat Papua, Natalius Pigai, menyambangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (2/3). Dalam kesempatan itu Pigai menyampaikan aspirasi sejumlah masyarakat Papua yang menolak revisi otonomi khusus (otsus) Papua dan pemekaran wilayah di Papua. Ia pun mengingatkan pemerintah agar mau membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua terkait tuntutan penolakan tersebut. "Jakarta harus bukan dialog dengan rakyat Papua dalam Penolakan Rakyat atas pemekaran provinsi. Sebaiknya pemerintah buka keran demokrasi melaui dialog," kata Pigai dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip Republika.co.id, Selasa (2/3).  Pigai menilai otsus dan pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan strategi politik pendudukan di Papua. Menurutnya pendudukan yang dilakukan Inggris di Australia & USA, Portugis, Spanyol & Belanda di Amerika Latin bisa sukses kar...

Foto: Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021", (Akuratpapua.com). JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021. Natalius Pigai, menyampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa Rakyat Papua Tolak Otsus dan Pembentukan DOB sebagai strategi Politik Pendudukan di Papua. Pendudukan Inggris di Australia & USA, Portugis, Spanyol & Belanda di Amer...

Politik Alkohol di Papua, Dandhy Ungkap AS Menindas Warga Indian dengan Alkohol, Begitupun Austalia. PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Jurnalis cum aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono pernah menulis tentang politik alkohol di Papua, yang dapat berujung pada penguasaan tanah Papua oleh pengusaha. Tulisan itu ia unggah di Facebook pada 13 Mei 2017, dengan membagikan foto dirinya bersama Filep Karma, aktivis kemerdekaan Papua. Ia menuliskan soal politik alkohol berdasarkan pengalaman hidup Filep yang memilih berhenti mengonsumsi alkohol sejak tahun 1998, karena tak mau ditindas oleh kelompok yang ingin mengusasai tanah Papua. "Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," kata Filep, sebagaimana ditulis Dandhy. Tak cuma pengalaman Filep, lanjut Dandhy, ihwal sikap terhadap "politik alkohol" juga ia dapati di pedalaman Merauke ketika tokoh-tokoh gereja juga mengkhawatirkan dampakn...

Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw/Rug JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Senin, 1 Maret 2021, Mayarakat Papua di kagetkan dengan berita Polemik dualisme Sekda Papua. Pada hari dan waktu yang hampir sama di gelar dua acara pelantikan sekda Papua. Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Papua. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sementara di jayapura, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw mengaku dirinya tak tau menahu terkait acara pelantikan tersebut. “ Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan acara pelantikan saya sendiri belum terima undangan itu. Jadi kami tidak atau ada pelantikan dua sekda yang bersamaan yakni di Jakarta dan satunya di Papua, “Ungkap Jhon seperti yang dikutip oleh Topik...

Pejabat Sekda Provinsi Papua Usai Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua", Senen, (1/3/2021). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pemerintan Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan klarifikasi soal dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,8 triliun, sebagaimana temuan Bareskrim Polri. Masing-masing Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (01/03/2021) menjelaskan pengelolaan dana Otsus sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme dan pembahasan bersama DPR Papua, yakni Juknis untuk empat bidang prioritas, yakni pendidikan 30 persen, kesehatan 20 persen serta sisanya untuk pemberdaaan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan dana Otsus serta pembiayaan untuk program strategis kabupaten/kota hingga kini masih berlaku. Jumlah keseluruhan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemprov...

Ilustrasi", Akuratpapua.com, Doc JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai turut memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT hingga Papua. Natalius meminta agar dihadirkan investasi yang lebih bermartabat. Ia juga mengungkap bahwa ada pejabat yang mengaku orang asli Papua yang mengusulkan Perpres Miras di wilayah-wilayah kristen. "Ada Pejabat Negara yang ngaku `Orang Asli Papua` kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen. Apa motifnya?," kata Natalius melalui akun Twitter, seperti yang dikutip LawJustice Minggu (28/2/2021). Natalius mengaku sudah ragu dengan kapasitas pejabat tersebut. Ia juga menilai bahwa pejabat tersebut tidak mampu bekerja dan menghadirkan investasi yang lebih bermartabat. "Saya sudah Protes karena ragu dengan Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tidak mampu Kerja? ...