IMAPA JADETABEK Mengutuk Keras Pendemo Lukas Enembe Yang Mengakui HMI Mencederai Harkat dan Martabat Gubernur Papua
JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta, Depok, Tanggerang dan Bekasi mengutuk keras elit politik Jakarta yang Menunggangi Pendemo bayaran yang mengakui diri sebagai HMI.
Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jadetabek, Matius Wonda, mengutuk pada pendemo bayaran yang mengaku HMI, mendesak masalah penyeberangan lintas Batas Gubernur lukas Enembe, dikaitkan dengan isu murahan dan dipastikan mereka yang menyebar isu tersebut, mencederai harkat dan martabat pemimpin Papua, akan menerima konsekuensi secara adat di Tanah Papua, dan juga secara hukum, dimana mereka mengaitkan perjalanan lintas batas di kampung perbatasan PNG – Papua sebagai bagian dari markup anggaran 93 miliar.
Hal itu merilis ketua IMAPA Jakarta Matius Wonda secara tertulis melalui media sosial WA yang diterima media ini, pada hari Jumat, (08/04/2021).
Matius Wonda, menjelaskan bahwa dari mana pangkal persoalannya? Jangan menebar fitnah yang tidak berdasar, dan jangan pula oknum-oknum aktivis bayaran di Jakarta yang tidak tahu menahu persoalan di Tanah Papua, justru menjadi provokator dan bahkan menjadi kelompok bayaran yang ditunggangi kepentingan bisnis di Tanah Papua.
Matius, Kami menduga bahwa, demo kelompok yang mengatasnamakan HMI se-Jakarta itu, memiliki kaitan dengan sejumlah kepentingan mega proyek perusahaan BUMN nasional, di Tanah Papua. Salah satunya adalah persoalan perijinan blok Tambang Wabu, yang dahulunya merupakan eks konsesi PT. Freeport, yang kemudian diputuskan oleh Menteri ESDM diserahkan kepada BUMN untuk di kelola
Lanjutnya, Kami perlu jelaskan bahwa, Bapak Lukas Enembe, bukanlah gubernur bagi dirinya sendiri, melainkan menjadi Gubernur bagi rakyat di atas Tanah Papua. sikap Gubernur yang mempertahankan kepentingan rakyat Papua itulah yang kemudian menjadikan insiden lintas batas PNG dimanfaatkan untuk mempresure Gubernur mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan proyek Blok Wabu”.
“Kami Rakyat dan Mahasiswa berdiri bersama Bapak Gubernur Lukas Enembe oleh karena itu kami mengutuk keras Para elit yang mencoba untuk menjatuhkan Bapak Tokoh Papua, sangat tidak etis Pejabat yang berpergian karena alasan sakit, tetapi hal itu malah dipolitisi oleh Pemerintah Pusat Melalui Kementerian dalam Negeri”.
Ketua IMAPA, Matius Wonda, dalam keterangan persnya juga menyampaikan terkait dengan statemen yang dilontarkan oleh Bapak Tito Karnavian, selaku Kemendagri RI, bahwa lebih baik urus saja Pejabat-Pejabat Pemerintah Pusat yang berpergian keluar negeri tanpa Visa dan Pasport untuk berjudi di Singapura, rasanya sangat aneh jika Bapak Menegur Bapak Lukas Enembe hanya karena pergi berobat.
Kami ingatkan kepada Pemerintah Pusat, LSM bayaran di Jakarta, para buzzer yang berani berteriak di medsos, jika tuan-tuan merasa hebat, silahkan datang ke Tanah Papua, berbuat semau yang anda bisa, dan dipastikan, rakyat Papua akan melakukan perlawanan dan tidak akan membiarkan orang-orang yang serakah dan tamak, membodohi rakyat OAP seperti dalam kasus PT. Freeport Indonesia. Tegasnya.
Dalam pres rilis ada beberapa point yang menjadi tuntutan:
1. Tangkap dan adili oknum-oknum yang melakukan pencemaran nama baik bapak Gubernur Lukas Enembe.
2. Kami Mahasiswa Papua (IMAPA) Se-Jadetabek Mengutuk keras Para Investor dan elit Politik Jakarta yang berusaha menjatuhkan tokoh Papua Bapak Lukas Enembe.
3. Oknum HMI tidak berhak menasionalisasi isu lokal.
4.Stop kriminalisasi pejebat dan Tokoh-tokoh OAP (orang asli papua ).
5.Organisasi HMI sebagai wadah aspirasi yang menciptakan masyarakat adil dan Makmur yang diridhai oleh Allah taa’la , seharusnya berbicara untuk pelanggaaran HAM, Sosial dan Budaya, bukan malah terjerumus dalam politik kepentingan elit Politik Jakarta.
6. Menyangkut dengan Persoalan Papua, semua organisasi dan ormas yang berada di wilayah Jakarta, Depok Tanggerang dan Bekasi harus mengetahui, Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) se-Jadetabek.
Penulis : Matius Wonda (Ketua IMAPA Jakarta)
Editor: Jhon Timepa
Kecurigaan PEMERINTAH PUSAT terhadap OAP yang telah bosan dengan kebohongan dan kemunafikan Negara akibat KEGAGALAN dan KESALAHAN sejarah PAPUA INTEGRASI KE DALAM INDONESIA ilegal hukum.
BalasHapus