Akuratpapua.com

NABIRE_AKURATPAPUA.COM -- Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku meminta pemerintah Provinsi & Pemda Paniai memperhatikan nasib dan masa depan masyarakat adat 3 suku di wilayah Tambang Emas Ilegal sepanjang sungai Degeuwo di Distrik Baya Biru  Kab.Pania-Papua. Pernyataan itu disampaikan Para intelektual, tokoh-tokoh, kepala suku, mahasiswa dan gabungan masyarakat 3 Suku saat pertemuan singkat yang dipimpin oleh Jhon Timepa di Gedung Aula Asrama Paniai kota studi Nabire jalan kelapa dua, dibahas mengenai massa depan, nasib 3 Suku dan percepatan MUBES ke II Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO) di wilayah Tambang Emas Ilegal di Degeuwo," Nabire, Sabtu, (8/2/2021) lalu. Harung Animbau, penasehat LPMA-SWAMEMO mengatakan “Pemerintah ini tidak serius walaupun  Surat Keputusan Gubernur Papua, Nomor 01 Tahun 2011 tentang pemberhentian kegiatan penambangan ilegal diseluruh wilayah Pap...

Sidang pleno MRP pada Rabu (3/3/2021) menetapkan Keputusan MRP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengetatan Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Obat-obatan Terlarang Lainya di Provinsi Papua. - (Jubi) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Majelis Rakyat Papua atau MRP menetapkan Keputusan MRP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengetatan Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol, Obat-obatan Terlarang Lainya di Provinsi Papua. Penetapan beleid baru itu dilakukan dalam sidang pleno MRP di Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/3/2021). Hal itu disampikan Ketua MRP, Timotius Murib di Kota Jayapura, Rabu. “MRP hari ini menetapkan keputusan tentang penolakan minuman keras, minuman mengandung alkohol [dan] obat-obat terlarang,” kata Murib seperti yang dikutip Jubi. Menurutnya, penetapan keputusan itu merupakan upaya MRP untuk menegaskan keberadaan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang telah diubah d...

Feki Mobalen, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara se -sorong raya  [Opini] Oleh: Feki Mobalen Ada kebenaran yang dapat dibuktikan menjadi kepastian, dan kebenaran itu akan digapai melalui pergumulan dan perjuangan yang panjang. Mengapa demikian? Karena terkesan hanya segelintir orang di muka bumi ini yang biasanya membela kebenaran dan itu untuk dipertahankannya. Maka itu persatuan mesti diperkokoh dalam perjuangan mempertahankan eksistensi kebenaran karena kebenaran itu milik semua orang di bawah kolom langit ini. Ketika kita bicara tentang Internasionalisme, Masyarakat Adat Papua tidak boleh tertunduk didalam pikiran suku isme dan didalam pikiran nasionalisme yang sempit. Begitu pula ketika kita berjuang tentang hak-hak masyarakat Adat, wilayah Adat, kemanusiaan, demokrasi dan penindasan masyarakat Adat. Kita bicara tentang nilai-nilai universal, sebab tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau hidup tertindas. Dan tidak ada suatu Komunitas Adat didunia ini ya...

Seminar berbobotan yang dikoordinir oleh Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (IMAPA_JADETABEK) Komisi Lidbang dengan Tema "Seminar Demokrasi, HAM & Rasisme di Papua", Sabtu, (27/2/2021). JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Seminar berbobotan yang dikoordinir oleh Ikatan Mahasiswa Papua Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (IMAPA_JADETABEK) Komisi Lidbang dengan Tema "Seminar Demokrasi, HAM & Rasisme di Papua". Pembicara di seminar tersebut antara lain, Natalius Pigai, mantan ketua KOMNAS HAM RI, Haris Azhar pendiri Kontras, Veronica Koman, Aktivis Kemanusiaan di Indonesia, Dr. Antie Solaiman, Akademisi UKI dan Willem Wandik DPR-RI Komisi V," di Jakarta, Sabtu, (27/2/2021) Lalu. Sangat sering di diskusikan di berbagai kalangan intelektual hinggal ke level internasional namun tak kunjung mendapat jalan menyelesaian dari yang punya kuasa di negeri ini.   "Ribuan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi-diskusi kritis hanya ...

Foto: Masyarakat Sedang Panen Padi di Distrik Wiya Waya", Lanny Jaya, (5/3/2021). WAMENA_AKURATAPPUA.COM -- Petani Padi Distrik Wita Waya Kabupaten Jayawijaya sangat Membutuhkan alat pengilingan padi secara modern, " pengilingan padi ini dilakukan tiga kali tahapan sampai menjadi beras, sehingga membutuhkan waktu tiga sampai empat hari," Kata  Merry salah satu petani saat panen, Jumat, ( 5/03/2021).  Ia juga bekerja sebagai PNS di kabupaten Jayawijaya tetapi lebih memilih untuk melakukan aktivitas di kebun padi" saya hari senin sampai kamis bekerja di kantor sebagai PNS tetapi hari jumat dan sabtu pasti saya ke Kebun Padi", kata Mery  Dirinya berharap anak-anak muda yang nangur di kota kembali ke kampung karena disana bayak potensi yang bisa diangakat untuk kehidupan" para petani yang dulu sudah jadi orang tua sehingga tidak ada lagi yang kerja, ada sebagian sedikit yang melakukan aktivitas sebagai petani padi untuk itu kepada pemda Jayawijay...

Kuasa Hukum Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek Michael Hilman. JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Dua mahasiswa asal Papua, Roland Levy dan Kelvin Molama, diamankan polisi pada Rabu (3/3/2021), pagi, karena diduga menganiaya mahasiswa bernama Rajid Patiran. Penganiayan diduga dilatari aktivitas Rajid melakukan demonstrasi atau menyebarkan poster dengan mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua sehingga ada yang merasa dirugikan. Roland ditangkap di rumah kos, sedangkan Kelvin ditangkap di Asrama Yahukimo Condet, Jakarta Timur, pada pukul 06.00 WIB.  Kuasa Hukum Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek Michael Hilman berharap polisi membebaskan kedua mahasiswa yang kini sudah berstatus tersangka, "Kami menganggap kasus ini kasus yang dipaksakan kami berharap bisa kawan-kawan ini bisa dibebaskan." "Ada salah satu yang merasa tidak menyenangkan terhadap anggota mahasiswa Papua ini sehingga mereka ini merasa dirugikanlah seperti itu."  Saat ini, kedua mahasiswa sedang d...

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Tokoh masyarakat Papua, Natalius Pigai, menyambangi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (2/3). Dalam kesempatan itu Pigai menyampaikan aspirasi sejumlah masyarakat Papua yang menolak revisi otonomi khusus (otsus) Papua dan pemekaran wilayah di Papua. Ia pun mengingatkan pemerintah agar mau membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua terkait tuntutan penolakan tersebut. "Jakarta harus bukan dialog dengan rakyat Papua dalam Penolakan Rakyat atas pemekaran provinsi. Sebaiknya pemerintah buka keran demokrasi melaui dialog," kata Pigai dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip Republika.co.id, Selasa (2/3).  Pigai menilai otsus dan pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan strategi politik pendudukan di Papua. Menurutnya pendudukan yang dilakukan Inggris di Australia & USA, Portugis, Spanyol & Belanda di Amerika Latin bisa sukses kar...

Foto: Kedua Aktivis Mahasiswa Papua Yang di Tangkap Bareskrim Polda Metro Jaya",. Rabu, (3/3/2021).  Breaking News JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Anggota  Bareskrim Polda Metro Jaya  menangkap dua aktivis mahasiswa Papua, penangkapan itu terjadi terhadap Finakat Maulana alias Kelvin dan Rulad Levy ditangkap di tempat yang berbeda-beda namun dengan waktu yang sama di Jakarta," Rabu, (3/3/2021).  Penangkapan itu dibenarkan Nico Sol salah satu teman penghuni Asrama Yahukimo Condet Jakarta Timur, bahwa benar dia di tangkap pagi tadi namun tidak mengantongi surat penangkapan. Sementara itu Ruland Levy juga ditangkap pada waktu yang bersamaan di kosnya namun kami tidak tahu motif pengakapan terhadap dua aktivis mahasiswa itu", jelas Nico saat dikonfirmasi media ini. KRONOLOGIS:  Pukul 5:00 kami masih dalam keadaan tidur sedangkan teman-teman yang lain termasuk Ade Kelvin sudah bangun. Pukul 5. 15 datang 15 polisi dengan pakaian preman mengungkapkan 4 mobil d...

Usai Penutupan Raker Ke IV di wilayah Beam", (28/2/2021). JAYAWIJAYA_AKURATPAPUA.COM -- Ini Hasil Raker ke IV pemuda Baptis Papua tahun 2021 dalam  raker ke IV Menetapkan 4 program umum Pemuda Baptis Papua di antaranya, Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR),Hut dan Natal,Hari Doa Pemuda Baptis se dunia. Raker ke V" Seminar dan hut akan dilakukan di koordinator Pesisir yaitu Wilayah timika, Hut dan Natal Wilayah Kwiyawagi, Hari Doa Pemuda Baptis sedunia Yahukimo dan Raker ke V Wilayah Wombru" kata Ketua Panitia Akia Wenda, usai Penutupan Raker Ke IV  di wilayah Beam", (28/2/2021), Lalu. Ia berharap Pemuda Bekerja sesuai tema Pemuda Baptis Papua "Bangkit, Mandiri untuk menjadi terang" Pemuda Baptis harus bagkit secara mandiri untuk menjadi berkat, pemuda harus membuktikan bahwa kami bisa untuk menjadi berkat bagi keluarga, gereja dan pemerintah, kata sekretaris Pemuda Baptis papua itu Sasaran pelayanan pemuda target keselamatan Jiwa, ...

Foto: Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021", (Akuratpapua.com). JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021. Natalius Pigai, menyampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa Rakyat Papua Tolak Otsus dan Pembentukan DOB sebagai strategi Politik Pendudukan di Papua. Pendudukan Inggris di Australia & USA, Portugis, Spanyol & Belanda di Amer...

Politik Alkohol di Papua, Dandhy Ungkap AS Menindas Warga Indian dengan Alkohol, Begitupun Austalia. PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Jurnalis cum aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono pernah menulis tentang politik alkohol di Papua, yang dapat berujung pada penguasaan tanah Papua oleh pengusaha. Tulisan itu ia unggah di Facebook pada 13 Mei 2017, dengan membagikan foto dirinya bersama Filep Karma, aktivis kemerdekaan Papua. Ia menuliskan soal politik alkohol berdasarkan pengalaman hidup Filep yang memilih berhenti mengonsumsi alkohol sejak tahun 1998, karena tak mau ditindas oleh kelompok yang ingin mengusasai tanah Papua. "Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," kata Filep, sebagaimana ditulis Dandhy. Tak cuma pengalaman Filep, lanjut Dandhy, ihwal sikap terhadap "politik alkohol" juga ia dapati di pedalaman Merauke ketika tokoh-tokoh gereja juga mengkhawatirkan dampakn...

Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw/Rug JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Senin, 1 Maret 2021, Mayarakat Papua di kagetkan dengan berita Polemik dualisme Sekda Papua. Pada hari dan waktu yang hampir sama di gelar dua acara pelantikan sekda Papua. Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Papua. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sementara di jayapura, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw mengaku dirinya tak tau menahu terkait acara pelantikan tersebut. “ Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan acara pelantikan saya sendiri belum terima undangan itu. Jadi kami tidak atau ada pelantikan dua sekda yang bersamaan yakni di Jakarta dan satunya di Papua, “Ungkap Jhon seperti yang dikutip oleh Topik...

Pejabat Sekda Provinsi Papua Usai Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua", Senen, (1/3/2021). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pemerintan Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan klarifikasi soal dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,8 triliun, sebagaimana temuan Bareskrim Polri. Masing-masing Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (01/03/2021) menjelaskan pengelolaan dana Otsus sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme dan pembahasan bersama DPR Papua, yakni Juknis untuk empat bidang prioritas, yakni pendidikan 30 persen, kesehatan 20 persen serta sisanya untuk pemberdaaan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan dana Otsus serta pembiayaan untuk program strategis kabupaten/kota hingga kini masih berlaku. Jumlah keseluruhan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemprov...

Ilustrasi", Akuratpapua.com, Doc JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai turut memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT hingga Papua. Natalius meminta agar dihadirkan investasi yang lebih bermartabat. Ia juga mengungkap bahwa ada pejabat yang mengaku orang asli Papua yang mengusulkan Perpres Miras di wilayah-wilayah kristen. "Ada Pejabat Negara yang ngaku `Orang Asli Papua` kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen. Apa motifnya?," kata Natalius melalui akun Twitter, seperti yang dikutip LawJustice Minggu (28/2/2021). Natalius mengaku sudah ragu dengan kapasitas pejabat tersebut. Ia juga menilai bahwa pejabat tersebut tidak mampu bekerja dan menghadirkan investasi yang lebih bermartabat. "Saya sudah Protes karena ragu dengan Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tidak mampu Kerja? ...

Foto: Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", ( Yas Wenda) LANNYJAYA_AKURATPAPUA.COM  -- Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya. Pelaksanaan Raker KeIV Pemuda Babtis Tahun 2021 membawa Tema “ Pemuda Baptis Bangkit, Mandiri Untuk Menjadi Terang”. Ketua  Panitia Pelaksanaan Kegiatan Raker Ke-IV PGBP, Akia Yas Wenda, S. Kom menjelaskan, kegiatan Rapat Kerja (Raker) Ke-IV Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) akan digelar selama hari sejak tanggal 26 hingga 28 Februari 2021 di Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", Jumat, 26/2/2021 lalu. Akia Yas Wenda, Kegiatan Raker Ke-IV PGBP diikuti oleh 350 peserta dari 27 Wilayah pelayanan PGBP, dimana setiap wilayah diwakilkan oleh 5 peserta. Akia Wenda menje...

Sultan Tidore, yang juga anggota DPD RI, Husain Syah. (Foto/Ist) JAYAPURA-AKURAT.COM -- Sultan Tidore, Maluku Utara, Husain Alting Sjah rupanya tidak menyambut baik adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Izin Investasi Minuman Keras (Miras). Sultan berpendapat, dilegalkannya miras tentu tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam menunaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. “Sila kesatu Kehutanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau berketuhanan yang maha esa jika di dimensi yang lain kita masih melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang Tuhan?" Seperti yang dikutip tandaseru.com, Minggu (28/2). Husain bilang, dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban umum, ia menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengkaji kembali Perpres yang telah diterbitkan tersebut. “Bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban umum, sebagaimana amanat UU? Miras ini dari sisi mudarat dan manfaat lebih banyak mudaratnya dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata hampir di seluruh dunia...

Natalius Pigai komentari Perpres dari Jokowi soal perixinan miras di Papua. ///Instagram/@natalius_pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menyinggung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Natalius Pigai mengomentari perihal dengan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Jokowi soal perizinan miras di wilayah-wilayah Kristen Papua. Natalius Pigai sebut bahwa ada pejabat negara yang mengaku ‘orang asli Papua untuk mengusulkan Perpres tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Natalius Pigai dalam cuitan akun media sosial Twitter miliknya pada Minggu, 28 Februari 2021. “Ada pejabat negara yang ngaku ‘orang asli papua’ kata Presiden,” ujar Natalius Pigai sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com. Natalius Pigai menuturkan bahwa pejabat tersebutlah yang memberikan usul Perpres miras di wilayah kristen Papua. “Dia diduga usul Perpres miras di wilayah-wilayah Kristen,” ucap Natalius Pigai menambahkan. Natalius Pig...

Foto: Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda menyerukan intervensi segera dari PBB dan Komite Palang Merah Internasional, seiring ratusan orang melarikan diri dari kekerasan baru di Indonesia. Sedikitnya 600 orang berlindung di sebuah kompleks Katolik, setelah tiga pria dieksekusi oleh tentara Indonesia pekan lalu di sebuah pusat kesehatan, di mana salah satu dari mereka telah menerima perawatan untuk luka tembak, ujar Benny Wenda. “Mereka yang terlantar karena operasi ini tidak akan memiliki akses ke perawatan kesehatan. Mereka tidak bisa merawat tanaman mereka. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah,” ucap Wenda, dikutip Morning Star. Menurut pemimpin kemerdekaan Papua Barat itu, sekitar 50.000 orang telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia sejak Desember 2018, dalam tindakan yang dia anggap sebagai genosida. Seorang petugas polisi Papua membawa senapan saat ia mengendalikan kerumunan setelah pengunjuk ra...

Imanuel Gobay Direktur LBH Papua (Foto J.M Akuratpapua)   JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay meyakini , bahwa sejumlah konflik berkepanjangan yang terus terjadi di tanah Papua sejak 1963 hingga 2021, akibat adanya perampasan tanah, hutan dan SDA Masyarakat Adat Papua oleh Pihak –pihak berkenpentingan. Emanuel Gobay mencontohkan beberapa konflik berdarah yang hingga kini belum mendapatkan perhatian penyelesaian, seperti kasus Wasior berdarah, Biak beradarah, kasus Penembakan di Intan Jaya, kasus Penyerangan di Puncak, dan Puncak Jaya, hingga kasus di Timika, dan Boven Diegol, Sorong dan Nabire “semuanya ini ada kaitanya dengan perampasan-perampasan tanah dan SDA Masyarakat Adat Papua, kalau ditinjau atau diteliti lebih dalam ini kan bermuara pada perebutan tanah, hutan dan SDA, yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk negara dan investor “ungkap Gobay . Kalau dalam beberapa konteks kasus yang terjadi selama ini, ...

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan sambutan pada kegiatan audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Provinsi Papua di Jakarta, Senin (22-2-2021) JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Terkait Pemekaran Provinsi baru di Tanah tabi dan Saireri Papua Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri. "Kedua, saya sudah minta Deputi Satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat," kata Mahfud MD, Senin  (22/2). Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Sementara itu, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 s...