Akuratpapua.com

Foto: Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021", (Akuratpapua.com). JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aspirasi tokoh masyarakat Papua, bapak Natalius Pigai. Diterima ketua FPKS DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan sekretaris FPKS DPR RI, ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M. Psi menerima Natalius Pigai terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua di Kompleks Senayan Selasa 2 Maret 2021. Natalius Pigai, menyampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa Rakyat Papua Tolak Otsus dan Pembentukan DOB sebagai strategi Politik Pendudukan di Papua. Pendudukan Inggris di Australia & USA, Portugis, Spanyol & Belanda di Amer...

Politik Alkohol di Papua, Dandhy Ungkap AS Menindas Warga Indian dengan Alkohol, Begitupun Austalia. PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Jurnalis cum aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono pernah menulis tentang politik alkohol di Papua, yang dapat berujung pada penguasaan tanah Papua oleh pengusaha. Tulisan itu ia unggah di Facebook pada 13 Mei 2017, dengan membagikan foto dirinya bersama Filep Karma, aktivis kemerdekaan Papua. Ia menuliskan soal politik alkohol berdasarkan pengalaman hidup Filep yang memilih berhenti mengonsumsi alkohol sejak tahun 1998, karena tak mau ditindas oleh kelompok yang ingin mengusasai tanah Papua. "Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," kata Filep, sebagaimana ditulis Dandhy. Tak cuma pengalaman Filep, lanjut Dandhy, ihwal sikap terhadap "politik alkohol" juga ia dapati di pedalaman Merauke ketika tokoh-tokoh gereja juga mengkhawatirkan dampakn...

Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw/Rug JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Senin, 1 Maret 2021, Mayarakat Papua di kagetkan dengan berita Polemik dualisme Sekda Papua. Pada hari dan waktu yang hampir sama di gelar dua acara pelantikan sekda Papua. Oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melantik Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif Papua. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 159 / TPA / 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sementara di jayapura, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw mengaku dirinya tak tau menahu terkait acara pelantikan tersebut. “ Saya mau sampaikan bahwa sampai dengan acara pelantikan saya sendiri belum terima undangan itu. Jadi kami tidak atau ada pelantikan dua sekda yang bersamaan yakni di Jakarta dan satunya di Papua, “Ungkap Jhon seperti yang dikutip oleh Topik...

Pejabat Sekda Provinsi Papua Usai Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua", Senen, (1/3/2021). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pemerintan Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan klarifikasi soal dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,8 triliun, sebagaimana temuan Bareskrim Polri. Masing-masing Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (01/03/2021) menjelaskan pengelolaan dana Otsus sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme dan pembahasan bersama DPR Papua, yakni Juknis untuk empat bidang prioritas, yakni pendidikan 30 persen, kesehatan 20 persen serta sisanya untuk pemberdaaan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan dana Otsus serta pembiayaan untuk program strategis kabupaten/kota hingga kini masih berlaku. Jumlah keseluruhan dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat ke Pemprov...

Ilustrasi", Akuratpapua.com, Doc JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Pegiat hak asasi manusia (HAM) yang juga tokoh asal tanah Papua, Natalius Pigai turut memberikan komentar terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan investasi miras di Bali, Sulawesi Utara, NTT hingga Papua. Natalius meminta agar dihadirkan investasi yang lebih bermartabat. Ia juga mengungkap bahwa ada pejabat yang mengaku orang asli Papua yang mengusulkan Perpres Miras di wilayah-wilayah kristen. "Ada Pejabat Negara yang ngaku `Orang Asli Papua` kata Presiden. Dia diduga usul Perpres Miras di Wilayah-wilayah Kristen. Apa motifnya?," kata Natalius melalui akun Twitter, seperti yang dikutip LawJustice Minggu (28/2/2021). Natalius mengaku sudah ragu dengan kapasitas pejabat tersebut. Ia juga menilai bahwa pejabat tersebut tidak mampu bekerja dan menghadirkan investasi yang lebih bermartabat. "Saya sudah Protes karena ragu dengan Kapasitasnya sejak awal. Apa Anda tidak mampu Kerja? ...

Foto: Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", ( Yas Wenda) LANNYJAYA_AKURATPAPUA.COM  -- Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) menggelar Rapat Kerja (Raker) Ke-IV yang dilaksankan di Halaman Kantor Jemaat Dundu Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya. Pelaksanaan Raker KeIV Pemuda Babtis Tahun 2021 membawa Tema “ Pemuda Baptis Bangkit, Mandiri Untuk Menjadi Terang”. Ketua  Panitia Pelaksanaan Kegiatan Raker Ke-IV PGBP, Akia Yas Wenda, S. Kom menjelaskan, kegiatan Rapat Kerja (Raker) Ke-IV Departemen Pemuda Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) akan digelar selama hari sejak tanggal 26 hingga 28 Februari 2021 di Distrik Beam Kabupaten Lanny Jaya", Jumat, 26/2/2021 lalu. Akia Yas Wenda, Kegiatan Raker Ke-IV PGBP diikuti oleh 350 peserta dari 27 Wilayah pelayanan PGBP, dimana setiap wilayah diwakilkan oleh 5 peserta. Akia Wenda menje...

Sultan Tidore, yang juga anggota DPD RI, Husain Syah. (Foto/Ist) JAYAPURA-AKURAT.COM -- Sultan Tidore, Maluku Utara, Husain Alting Sjah rupanya tidak menyambut baik adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Izin Investasi Minuman Keras (Miras). Sultan berpendapat, dilegalkannya miras tentu tidak sejalan dengan semangat bangsa dalam menunaikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. “Sila kesatu Kehutanan yang Maha Esa. Bagaimana kita mau berketuhanan yang maha esa jika di dimensi yang lain kita masih melegalkan dan menghalalkan sesuatu yang dilarang Tuhan?" Seperti yang dikutip tandaseru.com, Minggu (28/2). Husain bilang, dalam rangka mendukung keamanan dan ketertiban umum, ia menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengkaji kembali Perpres yang telah diterbitkan tersebut. “Bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban umum, sebagaimana amanat UU? Miras ini dari sisi mudarat dan manfaat lebih banyak mudaratnya dan itu bisa kita lihat dengan kasat mata hampir di seluruh dunia...

Natalius Pigai komentari Perpres dari Jokowi soal perixinan miras di Papua. ///Instagram/@natalius_pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai menyinggung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Natalius Pigai mengomentari perihal dengan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Jokowi soal perizinan miras di wilayah-wilayah Kristen Papua. Natalius Pigai sebut bahwa ada pejabat negara yang mengaku ‘orang asli Papua untuk mengusulkan Perpres tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Natalius Pigai dalam cuitan akun media sosial Twitter miliknya pada Minggu, 28 Februari 2021. “Ada pejabat negara yang ngaku ‘orang asli papua’ kata Presiden,” ujar Natalius Pigai sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com. Natalius Pigai menuturkan bahwa pejabat tersebutlah yang memberikan usul Perpres miras di wilayah kristen Papua. “Dia diduga usul Perpres miras di wilayah-wilayah Kristen,” ucap Natalius Pigai menambahkan. Natalius Pig...

Foto: Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda menyerukan intervensi segera dari PBB dan Komite Palang Merah Internasional, seiring ratusan orang melarikan diri dari kekerasan baru di Indonesia. Sedikitnya 600 orang berlindung di sebuah kompleks Katolik, setelah tiga pria dieksekusi oleh tentara Indonesia pekan lalu di sebuah pusat kesehatan, di mana salah satu dari mereka telah menerima perawatan untuk luka tembak, ujar Benny Wenda. “Mereka yang terlantar karena operasi ini tidak akan memiliki akses ke perawatan kesehatan. Mereka tidak bisa merawat tanaman mereka. Anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah,” ucap Wenda, dikutip Morning Star. Menurut pemimpin kemerdekaan Papua Barat itu, sekitar 50.000 orang telah mengungsi akibat operasi militer Indonesia sejak Desember 2018, dalam tindakan yang dia anggap sebagai genosida. Seorang petugas polisi Papua membawa senapan saat ia mengendalikan kerumunan setelah pengunjuk ra...

Imanuel Gobay Direktur LBH Papua (Foto J.M Akuratpapua)   JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay meyakini , bahwa sejumlah konflik berkepanjangan yang terus terjadi di tanah Papua sejak 1963 hingga 2021, akibat adanya perampasan tanah, hutan dan SDA Masyarakat Adat Papua oleh Pihak –pihak berkenpentingan. Emanuel Gobay mencontohkan beberapa konflik berdarah yang hingga kini belum mendapatkan perhatian penyelesaian, seperti kasus Wasior berdarah, Biak beradarah, kasus Penembakan di Intan Jaya, kasus Penyerangan di Puncak, dan Puncak Jaya, hingga kasus di Timika, dan Boven Diegol, Sorong dan Nabire “semuanya ini ada kaitanya dengan perampasan-perampasan tanah dan SDA Masyarakat Adat Papua, kalau ditinjau atau diteliti lebih dalam ini kan bermuara pada perebutan tanah, hutan dan SDA, yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk negara dan investor “ungkap Gobay . Kalau dalam beberapa konteks kasus yang terjadi selama ini, ...

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan sambutan pada kegiatan audiensi dengan Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (Forkada) Provinsi Papua di Jakarta, Senin (22-2-2021) JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Terkait Pemekaran Provinsi baru di Tanah tabi dan Saireri Papua Barat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan akan menindaklanjuti dengan dua langkah. Pertama, proses legislasi yang nanti akan disampaikan ke tim melalui Kemendagri. "Kedua, saya sudah minta Deputi Satu Kemenko Polhukam untuk segera memetakan agar wilayah pemekarannya tepat, termasuk mengkaji usulan dari para kepala daerah dan tokoh masyarakat setempat," kata Mahfud MD, Senin  (22/2). Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Sementara itu, tokoh perempuan yang juga Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue meminta pemerintah pusat mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana Otsus sejak 2002 s...

Senjata api dan amunisi selundupan dari Ambon untuk KKB Papua diamankan di Teluk Bintuni. (Foto: iNews/Andrew Chanry). PAPUA_AKURATPAPUA.COM -- Dua orang diduga perantara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam proses jual-beli senjata api (senpi) dan amunisi ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan di Ambon oleh Polda Maluku Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan, pihak yang ditangkap bukan lah KKB maupun aparat kepolisian, melainkan hanya warga biasa. Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu motif para pelaku untuk menjadi perantara penjualan senjata tersebut.  "Kami tangkap pembelinya di Ambon. Iya (warga biasa). Motifnya ekonomi, dibayar saja," kata Kombes Pol M Roem Ohoirat kepada wartawan, Senin (22/2/2021).  Sebelumnya Roem mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Polda Papua Barat serta Polres Bintuni terkait penangkapan seorang tersangka yang membawa senpi dan amunisi dari Kota Ambon. "Dari hasil pengembangan ...

Foto: Ketua PKK Kabupaten Jayawijaya Bersama Rombongannya," Pemotret,[Yas Wenda] JAYAWIJAYA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Gidi Imanuel Bugi juga selaku Kepala Distrik Bugi Yosias Togodly,S.IP Menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jayawijaya Bapak Jhon Ricard Banua,SE.,M.Si , Ketua PKK Kabupaten Jayawijaya Ny, Yustina Banua, serta beberapa Kepala SKPD. Sudah Hadir Memberikan Bantuan Semen dan uang untuk membangun Gereja Gigi Imanuel Bugi. "Saya selaku ketua panitia juga kepala distrik bugi menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Jayawijaya, Ketua PKK beserta OPD yang hadir meberikan bantuan untuk mendukung pembagunan gereja imanuel bugi" Kata Ketua Panitia selaku kepala Distrik Bugi itu saat diwawancarai Akuratpapua. Com.18/02/2021 Sebagai manusia bimbang dan ragu dengan kondisi curah hujan namun karena pertolongan Tuhan sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan cuaca yang baik " Kami bayak bimbang karena sit...

Foto: Korban DI Saat Mendapatkan Pertolongan Medis di RSUD Nabire", Jumat, (19/2/2021). NABIRE_AKURATPAPUA.COM --Pada hari Jumat (19/02/2021), sekitar pukul 16.00 WIT, telah terjadi kasus penikaman di Jalan Mandala, depan Pasar Sore, Kelurahan Kalibobo, Nabire. Korban berinisal DI (18 Tahun), adalah warga Jalan Padat Karya, Kalibobo. Sedangkan pelakunya berinsial EW (30 Tahun) yang berdomisili di Jalan Soerojo Tanojo Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire. Menurut keterangan seorang saksi SA (39 Tahun), pelaku EW saat itu mendatangi kios miliknya lalu membanting pintu kios dengan keras. Melihat kejadian itu, korban DI yang sedang berada ditempat penjualan ikan menegur pelaku, bersamaan dengan itu, SA pun keluar dan memarahi EW. Sehingga terjadi cekcok mulut antara SA dan EW. Mendengar kejadian itu, suami SA, langsung keluar dan menegur EW. Lalu akhirnya EW pergi meninggalkan kios tersebut. Namun tidak lama kemudian, EW kembali dan langsung menikam DI tepat di leher ...

Ilustrasi PAPUA_AKURATPAPUA.COM . -- Dua anggota kepolisian Polresta Ambon dan Pp Lease ditangkap setelah menjual senjata api dan amunisi ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. "Masih dilakukan pengembangan, nanti akan diekspos terbuka,"Kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat, melalui pesan singkat yang diterima media ini, Minggu (21/2/2021). Kata Ohoirat, penangkapan itu berawal saat Polres Bintuni Papua Barat menangkap seorang warga yang membawa senjata api. Dari hasil penyelidikan terungkap senjata api tersebut dibeli dari Ambon. Atas informasi tersebut Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri memerintahkan Kapolresta Ambon Kombes Pol Leo Nugraha Simatupang untuk melakukan koordinasi dengan Polres Bintuni dan Polda Papua Barat. Setelah berkoordinasi, kata Ohoirat, polisi kemudian melakukan penyelidikan di Ambon dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang anggota polisi.  "Kasus tersebut masih dikembangkan dan akan ...

Foto: Marten Goo, Aktivis Kemanusiaan Papua [OPINI] By: Marthen Goo JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Mestinya di era modern, orang harus berpikir bijaksana. Mencari jalan-jalan damai dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam semangat tersebut, maka mekanisme penyelesaian masalah seperti musyawarah untuk mufakat menjadi jalan penyelesaian masalah yang paling bertabat dan mengagumkan. Cara lain adalah dialog atau perundingan bisa dan sangat terbuka untuk dilakukan. Menolak perundingan dan dialog itu cara berfikir primitif, kampungan dan kuno. Jika negara itu meyakini bahwa negaranya menganut sistem demokratis, maka yang dipakai dalam pencarian penyelesaian masalah adalah dengan cara-cara bermartabat dan demokratis pula. Cara itu dengan mengedepankan semangat demokrasi. Bukan dengan kekerasan atau pendekatan militer yang berlebihan, sehingga rakyat tidak berdosa yang menjadi korban. Menghindari korban sekecil apapun itu adalah cara befikir yang orang-orang top yang berkelas dan ...

PANIAI_AKURATPAPUA.COM -- Warga 6 Desa seperti Jigitopa Timur, Desa Wegema dan 4 lainnya di Kecamatan Baya Biru, Kabupaten Paniai mengeluhkan kondisi infrastruktur Jembatan gantung yang sudah rusak parah. Deky Obaipa, warga setempat menuturkan, jembatan Sungai Degeuwo penghubung 6 Desa ke Ibu kota Distrik Baya Biru, panjang jembatan 200 Meter dan 3 lainnya itu rusak parah akibat tak pernah disentuh pembangunan selama sepuluh tahun terakhir", Sabtu, (20/2/2021).  Kondisi Jembatan Kali Degeuwo yang terletak di kampung tagipige antara Baya Biru yang menghubungkan Desa Jigitopa Timur serta beberapa Desa lainnya", (Pemotret, J. Timepa ). “Semenjak pemekaran Distrik Baya Biru hingga kini infrastruktur Jembatan Kali Degeuwo yang terletak di kampung tagipige antara Baya Biru yang menghubungkan Desa Jigitopa Timur serta beberapa Desa lainnya itu tak pernah diperlihatkan oleh Pemerintah, sehingga masyarakat sangat sulit untuk mengakses keluar-masuk dari desa menuju ke ibuk...

Foto: Timotius Murib, Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) Bersama Jajarannya Usai Pertemuan singkat", Kamis, (17/2/2021). JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM --  Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama Pansus Otsus DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Membahas Pandangan Tentang Usulan Perubahan Kedua Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001, Kamis (17-20/02/2021) lalu. Ketua MRP Papua Timotius Murib mengatakan rapat ini untuk menyampaikan pandangan terkait dalam perubahan kedua yang dilakukan pemerintah pusat khususnya DPR RI. Dimana rapat sekaligus menyatukan persepsi agar melahirkan sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. “Supaya ada rekomendasi untuk diberikan bersama MRPB, MRP, dan Gubernur kepada DPR RI khususnya. Supaya ada masukan, catatan yang menurut rakyat sangat urgen dibicarakan ketika dilaksanakan perubahan kedua ini,” kata Murib kepada media ini. Dirinya juga menegaskan jika pemerintah pusa...

Enam Mahasiswa Teknik Pertambangan Uncen Yang Baru Tutup Skripsi", Jumat, (19/2/2021), Pemotret [Irius Wenda]. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM --Penelitian Study Produksi Alat Gali Dan Muat Pada Penambangan Sirtu Dan Batu Di PT. Skyline Kurnia Kampung Harapan Distrik sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. "Latar belakang penelitian Menurut Undang Undang No.3 Tahun 2020, Usaha Pertambangan adalah Kegiatan Dalam Rangka Pengusahaan Mineral atau Batu Bara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, Study Kelayakan, Kontruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Pengangkutan dan Penjualan, serta Panca Tambang", kata Irius Wenda yang diterima media ini. Jumat, (19/2/2021). Irius Menambahkan, Penelitian sangat penting bagi mahasiswa salah satu kewajiban untuk mendapatkan gelar dan syarat akademik pendidikan akhir dan untuk memahami lebih dalam sesuai kebutuhan Penelitian untuk melengkapi Tugas Akhir lebih khusus peneliti Study Produksi ...

Foto: Jhon Kobepa, Sekretaris Jenderal Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO).  PANIAI_AKURATPAPUA.COM-- Sekretaris Jenderal Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO) Jhon Kobepa, kami tetap konsisten bersuara bersama rakyat 3 Suku dan alam hadapi persoalan pertambangan EMAS ILEGAL di Distrik Baya Biru (Degeuwo) Kabupaten Paniai, sejak tahun 2003 hingga tahun 2021. "Perjuangan kami sampai kini belum berjalan dengan baik, walaupun kami memperjuangkan kepentingan umum, Seperti masyarakat, lingkungan hidup, kekayaan alam dan Pemerintah setempat dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab Lokasi Tambang Emas di Degeuwo adalah Wilayah Hukum Kabupaten Paniai. Penghasilan di Degeuwo sangat besar, oleh sebab itu PEMDA Paniai tidak harus abaikan persoalan serius ini", Kata Jhon Kobepa yang diterima Akuratpapua.com. Kamis, (18/2/2021). Kami pihak LPMA-SWAMEMO meminta kepada semua pihak, dalam ha...