Akuratpapua.com

Peresmian Kantor PGBP Wilayah Yuga, Peresiden  Baptis Dr. Soctares Yoman Utamakan  Pendidikan dan Kesehatan   Foto: Presiden Baptis West Papua Dr. Soctares Sofyan Yoman, MA Saat Peresmian Berlangsung JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- Presiden Baptis West Papua Dr. Soctares Sofyan Yoman, MA Meresmikan Kantor Wilayah Yuga pada ( 27/01/2021) lalu. Dalam  peresmian tersebut, Dr. Yoman Meminta Utamakan Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Pelayanan Gereja Baptis Papua "Berapa Gurur_Guru yang ada di Wilayah Yuga? Berapa petugas kesehatan yang ada di Yuga? " Lanjut Yoman Mengapa Guru itu penting, karena bangsa west Papua dan Gereja akan maju dan berkembang karena ada guru-guru yang profesional dan berkompeten yang mendidik pemuda- pemudi Baptis west Papua. "Kini ada presiden, pemimpin-pemimpin hebat dan semua berpendidikan Tinggi karena Guru-Guru yang hebat, setia mengapdi di pedalaman seluruh wilayah Baptis se Tanah Papua."kata Yoman saat dikonfirmasi Akuratpapua.com...

Daerah Otonomi Baru Dan Uang Bukan Solusi Bagi Rakyat Papua Foto: Ketua Pemuda Baptis di Tanah Papua Sepi Wanimbo WAMENA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua pemuda Baptis di tanah Papua Sepi Wanimbo menilai Daerah Otonom Baru (DOB) dan penambahan dana Otsus jilid II untuk 20 tahun ke depan itu bukan solusi yang tepat bagi rakyat di tanah Papua. "Sebenarnya yang harus minta pemakaran Provinsi dan Kabupaten Kota ini harus dari rakyat Papua sendiri sesuai kebutuhan wilayah masing - masing tidak bisah di paksakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri."kata sepi kepada Akuratpapua.com, Minggu (31/1/2021). dilihat selama ini lanjut Wanimbo,  rakyat Papua 100% sangat tidak membutuhkan namanya pemakaran Provinsi dan Kabupaten Kota rakyat selalu tolak adanya wilayah baru. "Sebab adanya selama pemakaran wilayah baru yang ada di tanah Papua yang ada hanya penderitan, korbang jiwa hampir setiap hari dari anggota keamanan negara TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua...

Ilustrasi Puisi [Puisi] Rasisme Semut-semut Merah 1 Berbaris di dinding Ada di pohon Muncul di tanah Banyak di lantai Apa namanya? Sesuka hati?  Kadang di tubuh Berjalan semaunya Kadang diam Tiba-tiba menggigit Apa namanya? Menindas? Semut merah semut hitam Semut putih senyum madu Apakah tidak sebaiknya putih? Agar senyum terus-terusan Biar manis selamanya Apa namanya?  Ikhlas? Semut merah semut hitam Sama-sama semut Sama-sama makan Sama-sama hidup Sama-sama kecil Sama-sama punya antena Salahkah tidak sama-sama? Lebih salah kalau tidak sama-sama Kesepian kalau tidak sama-sama Kemanakah semut putih? Sembunyi? Takut? Menghindar? Lari? Jangan pergi Kembalilah Tempatmu di hati Di jiwa persemutan Biar mereka tidak saling rasis Esok dan seterusnya… Rasisme Semut-semut Merah 2 Semut merah itu nekat Nekat pergi jauh Nekat lewat lautan Nekat dan tekad Demi sesuap nasi Semut merah itu lincah Dia cekatan Melihat uang di batu Bahkan menembus lautan Semut merah itu ulet Simpan ...

Foto: Usai Membacakan Pernyataan Sikap, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika Kota Malang (IPMAMI), 30 Januari 2021 JAYAPURA_AKURATPAUA.COM-- Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika Kota Malang (IPMAMI) menyatakan sikap dengan tegas menolak wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. DOB itu ditolak karena dinilai dapat mengancam eksistensi masyarakat adat. “Pemekaran Papua Tengah akan merusak tatanan kehidupan masyarakat sipil Amungme Kamoro dan lima suku lainnya di bidang ekonomi, budaya dan politik seperti yang telah diatur dalam undang-undang tentang hak-hak masyarakat adat. Masyarakat akan kehilangan hak ulayat, hak tanah dan tempat tinggal karena kepentingan elit politik dan kapitalisme,” tegas Billy Jamang, badan pengurus harian IPMAMI, Sabtu,(30/1/2021) Pernyataan sikap yang dibacakan pada Sabtu, 30 Januari 2021 di Sekretariat IPMAMI Kota Malang itu, diawali dengan diskusi seputar wacana pemekaran DOB Provinsi Papua Tengah. Disimpulkan juga bahwa peme...

Otonomi Khusus Itu Produk Rasialisme Kolonial Indonesia Untuk Papua. [OPINI] JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- Jakarta yang sedang malas tahu bahas dan putuskan status Otsus itu gunakan paradigma rasis; menganggap bangsa Papua hanya objek komoditi pilitik dan ekonomi; yang tidak memiliki otoritas untuk memutuskan nasibnya sendiri. Rasisme terlembaga itu adalah kemarin (26/01) Pemerintah Indonesia dan DPD RI bahas untuk lanjutkan dana Otsus 20 tahun hingga 2041. Orang Papua yang sedang berdarah-darah dalam konflik politik dianggap tidak pantas, tidak penting berpendapat dan memutuskan nasibnya setelah otsus berakhir. Itu paradigma rasis yang tumbu subur dalam otak pejabat kolonial. Rasis itu adalah kasih uang otsus sambil menjajah agar orang Papua tidak maju berkembang, lalu setelah itu kembali salahkan orang Papua dengan stigma tidak mampu, bodoh, pencuri, dsb, sehingga itu menjadi alasan Jakarta hendak bikin Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri untuk kelola dana Otsus. Jakarta an...

Artikel Di awal tahun 202, publik tanah air dikejutkan dengan ujaran rasis yang ditujukan kepada pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) asal Papua, Natalius Pigai. Rasisme yang menimpa minoritas di negara ini bukan merupakan hal yang baru. Tentu publik masih mengingat rasisme yang menimpa mahasiswa Papua pada 2019 di Surabaya yang berujung pada bentrokan, kekacauan, dan kerusuhan di seantero Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Kerusuhan yang meluas menyebabkan tidak hanya harta benda, melainkan korban jiwa dan berbuntut pada aksi sweeping dan pengusiran para pendatang (non-papua) di beberapa kota di Tanah Papua. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk sigap dalam mencegah kasus-kasus serupa agar tidak terulang di kemudian hari. Persoalan Papua yang telah menumpuk bertahun-tahun bagaikan jerami kering yang siap untuk terbakar kapan saja. Bagaikan bensin yang disiram ke dalam api. Hanya dibutuhkan pemicu (trigger) dan sebuah persoalan akan membesar tidak terke...

Usai Memimpin sidang Paripurna III DPRD Tolikara tentang APBD Induk Tolikara tahun 2021 oleh Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, Di Kantor DPRD. Jumat, 29 Januari 2021. TOLIKARA_AKURATPAPUA.COM – Para pimpinan Parlemen Kabupaten Tolikara menyatakan tolak vaksinasi Covid-19 masuk di Tolikara. Ketegasan tolak vaksin Covid-19 itu disampaikan secara resmi saat memimpin sidang Paripurna III DPRD Tolikara tentang APBD Induk Tolikara tahun 2021 oleh Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, Jumat , 29 Januari 2021. “Barang itukan bahan kimia yang mau masukan dalam tubuh manusia. Dan sedangkan negara-negara maju inikan belum ada ketemu menemukan vaksin virus Corona ini. Indonesia ini ketemu-ketemu vaksin inikan belum teruji baik. Hanya secara Nasional Sudah tetapi itu hanya, penyebarannya didalam negeri saja, tetapi secara ilmuan inikan belum jelas, sampai sekarang pun belum jelas. Di Dunia manapun (secara Internasional) vaksin ini belum ketemu,” kata Wanimbo. Kata Wanimbo, sikap terse...

Pemuda Baptis Ita Wakhu Purom Gelar Talk Show Menjadi Pemuda Gereja Militan Foto: Saat Memberikan Cendera Mata Dalam Bentuk Foto Berbingkai Kepada Narasumber Pertama Yas Wenda. (Pemotret Yas Wenda) Jayapura_AkuratPapua.com-- Pemuda Baptis Ita Wakhu Purom Selengarakan Kegiatan Talk Show,Kegiatan diskusi itu Berlangsung antusias, Peserta yang hadir dalam Kegiatan itu pemuda Gereja Baptis Ita Wakhu Purom, Pemuda Simpatisan dan Badan Pelayan Jemaat, Kegiatan diskusi Berlangsung sejak pagi tadi pukul 8.00-15.00 WP. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja- Gereja Baptis West Papua Lantai II Aula Gartuan Parmenas Kogoya Ita Wakhu Purom port Numbay, Jumat, (29/1/2021) Kegiatan talk Show itu dibekali dengan dua Narasumber yakni Akia Yas Wenda topik,"Pemuda Bertumbuh Dalam Pelayan" Pada sesi Closing statemen Akia Berharap Kita harus sadar dan bertanya pada pribadi masing-masing apa yang harus dapat saya lalukan? Apakah saya hanya oran...

WAMENA_AKURATPAPUA.COM – Bupati Kabupaten Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE.M.Si menjelaskan, sejak dirinya dilantik menjadi Bupati dan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, hampir 99 Persen anak asli Papua yang mengerjakan proyek-proyek di Wilayah Kabupaten Jayawijaya. Menurutnya, hal ini adalah pencapaian yang harus dibanggakan oleh anak-anak asli Papua yang menjadi pengusaha di Kabupaten Jayawijaya, karena sejak kepemimpinannya menjadi Bupati, kebanyakan proyek dikerjakan oleh anak-anak asli Papua. “Pada saat saya masih wakil hingga saya jadi Bupati, selalu ada isu yang berkembang saya yang mengatur Proyek, tetapi yang saya perlu sampaikan sekarang ini, selama saya dilantik jadi Bupati, sejak Tahun 2019 dan hingga tahun 2020, hampir 99 Persen anak putra darera,” kata Bupati Kabupaten Jayawijaya, dalam sambutannya Jumat (29/1/2021), pada kegiatan Konferensi Daerah Ke-I Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Selama itu, pekerjaan dilakukan oleh a...

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengecek kesiapan Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha dari Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha Madiun sebelum dikirim ke medan penugasan di Intan Jaya, Papua, Kamis (28/1/2021).(Puspen Mabes TNI) JAYAPURA_AKUARATPAPUA.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengecek kesiapan Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha dari Yonif Para Raider 501/Bajra Yudha Madiun sebelum dikirim ke medan penugasan di Intan Jaya, Papua, Kamis (28/1/2021). Panglima TNI mengatakan, penugasan di wilayah Papua adalah penugasan yang membanggakan karena menguji kesiapan dan kemampuan prajurit.  “Saya mendengar bahwa 2/3 dari Batalyon 501/BY sudah pernah bertugas di sana. Dengan bekal latihan pratugas, perlengkapan yang dibutuhkan termasuk dukungan-dukungan lain yang sesuai dengan peruntukannya, saya yakin penugasan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Cakra...," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Kamis (28/1/2021). Dalam pe...

POSKO EXODUS INTAN JAYA “INTAN JAYA DARURAT MILITER MASYARAKAT SIPIL JADI KORBAN PENGUNSIAN GELOMBANG KE II – PRESIDEN RI JOKO WIDODO SEGERA TARIK ANGGOTA TNI/POLRI DARI INTAN JAYA” Perkumpulan Masyarakat Sipil Sebelum Mengungsi, Sugapa, 28 Januari 2021. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- Intan Jaya Darurat Militer, Masyarakat Sipil INTAN JAYA Mengungsi Gelombang II. TNI/Polri Melakukan Operasi terhadap Masyarakat Sipil di Kampung Eknemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Sementara situasi kontak senjata antara TPNPB dan TNI-POLRI sedang berlangsung. Sugapa, 28 Januari 2021. Kekerasan Militerisme Indonesia di Intan Jaya pun mengakibatkan adanya pengungsian jilid-II yang sedang berlangsung pula. Dimana pengungsian ini terjadi akibat Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindakan yang tidak bermanusiawi dengan cara yang anarkis menghancurkan rumah, merusak alat-alat dapur , mengambil harta benda milik rakyat sipil. Informasi tersebut diterima Wartawan melalui telepon seluler...

Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa angkat bicara.  JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Ujaran kebencian terhadap ras dan etnis Melanesia terus meningkat di Republik Indonesia. Berawal dari asrama Papua di Surabaya hingga kini kepada tokoh Papua, Natalius Pigai. Diperkirakan tak akan berhenti mengibaratkan orang asli Papua dengan binatang seperti Gorila dan atau monyet. Atas situasi ini, Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa angkat bicara. Menurut dia, sekalipun Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah ada, namun ia meminta kepada Kapolri yang baru Komjen Pol Listyo Sigit agar segera mengeluarkan maklumat Kapolri agar kebhinekaan tetap terjaga. “Saya minta kepada Kapolri yang baru dengan hormat, agar segera keluarkan maklumat tentang anti rasisme. Nah, itu supaya kebhinekaan ini terjaga. Kalau tidak, saya kwartir kita makin berpisah,” ujar Petrus Badokapa kepada wartawan, Kamis...

Simon Rumbiari, salah satu korban kebajiran; Kamis, (28/1/2021). Pemotret, J.T NABIRE_AKURATPAPUA.COM-- Kelurahan Kalibobo Kota Nabire terendam banjir akibat hujan deras yang sejak malam hingga Kamis (28/1/2021) pagi. Simon Rumbiari, salah satu korban kebajiran mengatakan,  kami warga  sempat mengeluh dan berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Nabire, dalam hal ini segera mengatasi banjir yang sedang dilandai ini. Banjir sudah sering terjadi sejak lama lantaran kondisi lingkungan sekitarnya kurang aman seperti paritan, got, gorong-gorong sudah rusak. Kata Simo kepada Akuratpapua.com saat dikonfirmasi langsung", Kamis,(28/1/2021). Saya mau sampaikan kepada Pemerintah Daerah agar tolong segera perhatikan kami, karena setiap hujan deras air masuk sampe dalam rumah-rumah ketinggian 20 meter. "Pace bukan kami saja tapi seluruh rumah warga yang ada di satu kelurahan Kalibobo semuanya mengalami hal itu", harap Rumbiari. "Berdasarkan data yang dihi...

JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM--Gerakan RASISME di Indonesia Lebih Jahat dan Berbahaya untuk NKRI Dari Pada Gerakan Separatisme di West Papua. Dr. Yoman Menagangapi Kasus Ujaran Rasis Kepada Mantan Komisione Komnasl HAM Tokoh Papua Natalius Pigai oleh Drs. Ambroncius I.M Nababan pelaku yang mengukapkan Melalui Dinding Facebook. Kata Dr. Yoman"Gerakan RASISME di Indonesia lebih jahat dan berbahaya untuk NKRI dari pada gerakan separatisme di West Papua. Karena, RASISME adalah musuh Allah dan musuh seluruh umat manusia katanya Melalui Pesan WA kepada Akuratpapua.com", Jayapura, (228/01/2021) Khususnya, penghinaan terhadap Natalis Pigai merupakan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan seluruh orang asli Papua dan bangsa-bangsa kulit hitam di seluruh dunia dan juga penghinaan martabat seluruh umat manusia di planet ini. Penguasa Indonesia sedang memelihara dan melindungi para rasis yang mendukung separatisme dan kelompok kriminal berpikiran kotor (kkb) di pusat-pusat ke...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM--Kronologis singkat penangkapan massa aksi tolak Otsus Jilid II dari AMP, IMAPA, dan AMPTPI dibubarkan secara paksa di depan gedung DPR-RI oleh Aparat Kepolisian, Rabu, (27/01/2021). Foto: Saat Massa Aksi Diangkut Mobil Tahanan, Rabu 27 Januari 21, (Pemotret Niko Sol). Pukul 11:30 WIB:  Massa aksi yang tergabung dalam Papua Menggugat untuk tolak Otsus Jilid II dari AMP, IMAPA, dan AMPTPI dibubarkan secara paksa di depan gedung DPR-RI oleh aparat keamanan sebelum aksi di mulai. Massa aksi yang sudah datang disana 30-an dan menunggu kawan-kawan lain yang sedang dalam perjalanan.  Pukul 11:30 WIB: Massa aksi dipaksa oleh Aparat Kepolisian untuk melakukan rapid test sebelum melakukan aksi. Aparat keamanan mengatakan, Kalau tidak ikut rapid, massa aksi dapat dibubarkan. Kejadian ini sama persis dengan aksi peringkatan Trikora pada tanggal 19 Desember 2020 lalu di Patung kuda. Karena massa aksi memutuskan untuk menunggu kawan-kawan yang sedang dal...

Foto: Alber Kalolik, Ketua Umum (HMPJ) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM __ Sebanyak 1200 Ampul Vaksin Sinovac telah tiba di Kabupaten Jayawijaya, Rabu (27/1/2021) kemarin dan diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE.M.Si.  Hal itu ditanggapi serius Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) Kota Studi Jayapura,  Alber Kalolik Selaku Ketua Umum dan jajarannya meminta agar Pemda Jayawijaya dan tenaga Kesehatan tidak Memaksakan masyarakat di Vaksin Sinovak" Boleh sosialisasi, jika masyarakat ada yang mau silahkan saja divaksin tetapi tidak memaksakan masyarakat untuk divaksin sinovak itu," kata Alber saat dikonfirmasi oleh Wartawan Akuratpapua.com. kamis, (28/1/2021). Masyarakat lanjut Kalolik,  pedalaman Jayawijaya pada umumnya tidak mengenal namnya covid-19, Vaksin Sinovak, jangan sampai itu melemahkan tubuh yang normal dan sehat maka kami mahasiswa menolak vaksin Sinovak kepada Masyarakat Jayawijaya cukup kepada Forkopimda da...

Minta Panglima TNI Dan Polri Segera Tangkap Pelaku Yang Mengukapkan Rasis Terhadap Tokoh Papua Foto: Sepi Wanimbo, S.IP,.M.KP, Ketua Pemuda Baptis West Papua. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM-- ketua pemuda baptis di tanah Papua Sepi Wanimbo, S.IP,.M.KP minta kepada pimpinan panglima TNI dan POLRI segera tangkap dan proses hukum pelaku yang mengukapkan Rasis di didin FB yang bernama Drs. Ambroncius I.M Nababan kepada tokoh Papua Natalius Pigai. Negara Kesatuan Republik Indonesia RI ini adalah negara hukum sehingga kami sangat berharap orang yang bersalah jangan dibiarkan dan jangan dilindungi seenak - enaknya tetapi harus di proses hukum sesuai undang - undang yang berlaku. Orang yang bersalah selalu dilindungi dan dibiarkan begitu saja terus - menerus maka rakyat Indonesia khusus Papua dan Papua Barat tak akan pernah percaya hukum yang berlaku di Indonesia, tegas Wanimbo saat dikonfirmasi akuratpapua.com", Wamena, (25/1/21). Karena lanjutnya, rakyat Papua sudah punya pengalam...

JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM - Ambroncius Nababan yang mengunggah foto dari mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, ternyata pernah mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg) untuk wilayah Papua. Dari twit yang dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap, Ambroncius Nababan mencalonkan diri dengan menjadi kader dari Partai Hanura.   Ambroncius Nababan mendaftar sebagai caleg untuk DPR RI - DPRD Provinsi Papua. Yan Harahap dalam unggahannya pun mengomentari pencalonan diri dari Ambroncius tersebut. Dia tidak menyangka Ambroncius, yang disebutnya dengan manusia rasis, pernah meminta suara, dukungan dan doa dari warga Papua yang telah dia hina. "Manusia rasis ini ternyata pernah minta dukungan, doa, dan restu warga Papua yang telah dihinanya. Manusia tak ada akhlak," cuit Yan Harahap, seperti yang dilansir pikiranrakyat.com pada Minggu, 25 Januari 2021. Diberitakan sebelumnya bahwa Ambroncius Nababan tampak menghina Natalius ...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma, meminta aparat kepolisian bersikap adil dengan menangkap Ketua relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius Nababan yang telah bersikap rasis dan menghina mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. “Sudah berkali-kali Natalius Pigai mendapat perlakuan rasis. Kali ini Ambroncius Nababan yang bahkan menyamakan Natalius dengan Gorilla. Ini sangat keterlaluan dan jelas tindakan rasis yang tidak sedikitpun mencerminkan manusia Indonesia yang ber-Pancasila. Karena itu kita meminta Polisi segera menangkap orang itu,” ujar Lieus kepada wartawan, Minggu (24/1/21).   Dalam postingan di akun Facebook miliknya pada Selasa 12 Januari 2021, Ambroncius Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla dengan tambahan kalimat yang berbunyi; "Mohon maaf yg sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat utk MANUSIA bukan utk GORILLA apalagi KADAL GURUN. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun ti...

Wakil Ketua DPR Papua, DR.Yunus Wonda, SH MH  JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Wakil Ketua DPR Papua, DR.Yunus Wonda, SH MH mengatakan kini pemerintah pusat bicara evaluasi Otsus dan akan melakukan pemekaran. Namun semua itu tidak akan selesaikan masalah Papua. Menurutnya, masalah Papua tidak dapat diukur dengan hadirnya pemekaran dan ukurannya dengan uang atau jabatan untuk orang Papua di Papua atau di luar Papua. “Masalah Papua bukan pemekaran dan tambahan dana Otsus. Juga bukan masalah makan minum. Masalah Papua itu sudah jelas, eksistensi negara. Ideologi yang harus bisa diselesaikan dengan duduk bersama,” kata Yunus Wonda melalui sambungan teleponnya, Senen (25/1/2021).   Lanjut dikatakan, tidak bisa rakyat Papua diam dan pemerintah pusat sendiri ambil keputusan. Sebab masalah Papua itu bukan karena pemekaran dan dana Otsus, tapi Ideologi. Selain itu tegasnya, juga jangan selalu ada kepala kepala suku buatan yang mengklaim dia kepala suku dan meminta ini dan it...

REFERENDUM PAPUA ADALAH SAH DAN LEGAL BAGI HUKUM INTERNATIONAL   Foto: Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Artikel. Oleh: Victor Yeimo Alasan tuntutan referendum oleh rakyat Papua di teritori West Papua mesti dijelaskan dengan landasan hukum internasional dan hukum domestik Indonesia. Ini penting agar penguasa Indonesia dan rakyatnya memahami duduk persoalan, menghentikan konflik, dan mengambil solusi damai. Sampai saat ini status hukum internasional West Papua dalam Indonesia masih lemah bahkan ilegal. Ilegalitas itu sudah secara terbuka dipaparkan oleh berbagai ahli hukum internasional. Keabsahan itu juga dapat dipatahkan juga dengan konstitusi Indonesia. Kelemahan Klaim Dalam Hukum Domestik Indonesia Klaim keabsahan Indonesia atas teritori West Papua melalui Pepera 1969, dalam hukum domestik Indonesia dituangkan dengan penuh rekayasa (sekedar pembenaran politik) dan sangat inkonstitusional sehingga tidak memiliki kekuatan hukum...

Fiji Sebagai Presiden Dewan HAM PBB dan Nasib Isu Pelanggaran HAM di Papua.  Tak lama setelah Vanuatu merdeka pada 1980, perdana menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini, menyampaikan bahwa Vanuatu takkan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Melanesia terbebas dari kolonialisme. Semangat anti-kolonialisme itu juga dibalut "The Melanesian Way" yang digagas filsuf kelahiran Papua New Guinea (PNG) bernama Bernard Narokobi pada 1970-an. Bagi Narokobi, Melanesia mencakup wilayah Papua (di Indonesia), PNG, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan Fiji. Gagasan itu dia tulis dalam serangkaian artikel di surat kabar PNG, tetangga paling timur Indonesia itu merdeka pada 1975. Semangatnya adalah kebangkitan Melanesia yang telah lama dijajah Eropa serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasan Melanesia. Pemimpin Vanuatu, PNG, dan Kepulauan Solomon bertemu di Goroka, PNG pada 1986.  Perwakilan organisasi pendukung pemerdekaan Kaledonia Baru yang tergabung da...