Daerah Otonomi Baru Dan Uang Bukan Solusi Bagi Rakyat Papua

Daerah Otonomi Baru Dan Uang Bukan Solusi Bagi Rakyat Papua

Foto: Ketua Pemuda Baptis di Tanah Papua Sepi Wanimbo

WAMENA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua pemuda Baptis di tanah Papua Sepi Wanimbo menilai Daerah Otonom Baru (DOB) dan penambahan dana Otsus jilid II untuk 20 tahun ke depan itu bukan solusi yang tepat bagi rakyat di tanah Papua.

"Sebenarnya yang harus minta pemakaran Provinsi dan Kabupaten Kota ini harus dari rakyat Papua sendiri sesuai kebutuhan wilayah masing - masing tidak bisah di paksakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri."kata sepi kepada Akuratpapua.com, Minggu (31/1/2021).

dilihat selama ini lanjut Wanimbo,  rakyat Papua 100% sangat tidak membutuhkan namanya pemakaran Provinsi dan Kabupaten Kota rakyat selalu tolak adanya wilayah baru.

"Sebab adanya selama pemakaran wilayah baru yang ada di tanah Papua yang ada hanya penderitan, korbang jiwa hampir setiap hari dari anggota keamanan negara TNI dan Polri yang bertugas di tanah Papua"katanya

Tak hanya itu tetapi juga korbang dalam politik praktis, ekonomi, pendidikan, kebudayan dan kesehatan"milsalnya ekonomi hampir semua lini dikuasai oleh non Papua sementara anak daerah jadi korban, Sehingga sikap rakyat Papua sudah sangat jelas tolak pemakaran wilayah baru lalu menggapa Pemerintah Pusat paksakan untuk mekarkan Provinsi dan Kabupaten Kota padahal rakyat sangat tidak membutuhkan itu."tandasnya

Harap Pemerintah Pusat jangan paksakan rakyat Papua untuk menerima Daerah Otonom Baru DOB dengan berbagai macam cara.

"Lalu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyampaikan dalam berita Kompas..Com. bahwa ada penambahan dana atau anggaran Otsus jilid II untuk 20 tahun ke depan lagi sementara rakyat Papua tak minta uang dan juga sudah lama sekali tolak namanya Undang - Undang Nomor, 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat"

Ada apa di balik kepaksaan ini. Karena bagi kami rakyat di tanah Papua sangat tidak membutuhkan nilai uang sebesar itu tetapi yang kami butuhkan adalah keadilan, kebenaran dan kejujuran yang harus sampaikan kepada kami.

"Tanpa uang rakyat Papua bisah hidup di atas tanah dan negeri sendiri, karena sejarah mencatat sudah sangat jelas orang tua kami dulu tidak pernah hidup dengan uang tetapi mereka hidup dengan hasil bumi yang sangat luar biasah seperti, ubi, keladi, singkong, pisan, ikan, sayur - sayuran buah - buahan dan lainnya"

Sementara mereka makan - makan hasil bumi dari tanahnya sendiri mereka tak pernah mengalami gangguan kesehatan lalu sakit dan meningal tapi hidup mereka selalu sehat dan damai.

"Karena itu kami minta kepada Pemerintah Pusat tidak boleh ada tawaran pemakaran Provinsi dan Kabupaten Kota di tanah Papua dan Papua Barat cukup yang sudah ada ini"

Kami melihat dan kami rasakan selama adanya pemakaran wilayah ini yang ada hanya ada kekecewaan, kecemburuan dan penderitaan bagi kami rakyat Papua sejak tahun 1969 - 2021. Contoh, kasus seperti penangkapan dan penyiksaan 15 warga sipil pada 31 Agustus 2011; kasus 19 Oktober 2011 di lapangan Zakheus Padan Bulan; dan kasus penembakan Mako Musa Tabuni 14 Juni 2012 dan kasus yang lainnya.Jelasnya

Dan sebelumnya Pemerintah Indonesia sangat luar biasah karena sudah punya pengalam menyelesaikan kasus melalui Dialog antara Timur Leste dengan Indonesia karena itu kami usulakan dan tawarkan ada dua Solusi yaitu Referendum dan Dialog Pemerintah Pusat jangan takut, jangan ragu dan jangan gelisa kehilangan Papua. 

"Silahkan memberikan ruang dan kesempatam kepada rakyat Papua untuk Referendum menentukan nasip dan pilihan masa depan bangsanya sendiri atau boleh Pemerintah Pusat silahkan duduk satu meja dengan ULMWP untuk menyelesaikan pelangaran HAM berat di tanah Papua yang dimediasi atau yang jadi wasit adalah orang yang netral pihak ke tiga"

Saya percaya dengan adanya membuka ruang, waktu dan kesempatan dari Pemerintah Pusat kepada rakyat Papua yakin pasti akan tercipta Papua tanah Damai.ujarnya

Reporter: Yas Wenda

Editor: Akuratpapua.com