Akuratpapua.com

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta, Depok, Tanggerang dan Bekasi mengutuk keras elit politik Jakarta yang Menunggangi Pendemo bayaran yang mengakui diri sebagai HMI. Ketua Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jadetabek, Matius Wonda, mengutuk pada pendemo bayaran yang mengaku HMI, mendesak masalah penyeberangan lintas Batas Gubernur lukas Enembe, dikaitkan dengan isu murahan dan dipastikan mereka yang menyebar isu tersebut, mencederai harkat dan martabat pemimpin Papua, akan menerima konsekuensi secara adat di Tanah Papua, dan juga secara hukum, dimana mereka mengaitkan perjalanan lintas batas di kampung perbatasan PNG – Papua sebagai bagian dari markup anggaran 93 miliar. Hal itu merilis ketua IMAPA Jakarta Matius Wonda secara tertulis melalui media sosial WA yang diterima media ini, pada hari Jumat, (08/04/2021). Matius Wonda, menjelaskan bahwa dari mana pangkal persoalannya? Jangan menebar fitnah yang tidak berdasar, dan jangan pula oknum-oknum a...

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap risiko bila dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat dihentikan. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat akan anjlok jika kebijakan itu diambil. Pasalnya, sebagian besar kas daerah dua provinsi tersebut berasal dari danaotsus. Untuk Papua Barat misalnya, porsi sumbangan dana otsus untuk APBD mencapai 52,68 persen. Sementara di Papua Barat porsinya mencapai 63,7 persen. "Papua APBD-nya dari dana Otsus Rp14 triliun untuk provinsi. Total untuk provinsi dan kabupaten hampir Rp54 triliun. Jadi kalau dana otsus ini tidak dilanjutkan, maka APBD-nya langsung akan drop. Drop ke 40 persen atau 50 persen dan ini akan berpengaruh besar kepada percepatan pembangunan di Papua," ujarnya di DPR, seperti yang dikutip CNN-Indonesia, Kamis (8/4). Tito juga menyampaikan dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat diusulkan naik dari 2 persen menjadi...

KONFENRASi JUMPA PERS  JAKARTA_AKURATPAPUA.COM --Gabungan Solidaritas Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)KK JAKARTA, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) & Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-WP) usai melaksanakan konferensi jumpa pers di Jakarta. Konferensi jumpa pers tersebut dilaksanakan pada 7 April 2021, dengan menggunakan tema: Tutup Freeport Indonesia, Tolak Otsus Jilid II dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua. Freeport Mc Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan, mulai sejak tahun 1967 rezim orde baru dan memulai eksplorasi pada 1970-an, areal Freeport Mc Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga “Objek vital atau daerah yang harus di jaga” penjagaan sepanjang 46 mil, dari pelabuhan Amamapare (Sekitar 30 km dari kota Timika) hingga puncak gunung Nemangkawi dan setiap orang yang masuk kesana, entah suku asli maupun luar dari itu masuk melalui...

Penambangan illegal gold (emas liar) di sepanjang sungai Degeuwo diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi kepentingan sepihak. Padahal Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA Swamemo) yang diakui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paniai merupakan representatif masyarakat pemilik hak ulaya adat Meepago, telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penambangan. Sejak 2001 hingga tahun 2021 kurang lebih 20 tahun lamanya tamabang emas di sepanjang sungai Degeuwo itu diduga beroperasi secara ILEGAL tanpa mengantongi Surat Ijin Usaha Pertambangan (SIUP), tidak sesuai dengan Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. seperti yang diterangkan pada pasal 1 bagia 1-38. Thobias Bagubau Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA-SWAMEMO) selama ini banyak masalah yang terjadi di kawasan pendulangan emas di sepanjang Kali Degeuwo, sehingga kawajiban Pemerintah ...

Natalius Pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian menegaskan apa yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe bepergian ke Papua Nugini (PNG) tidak dapat dibenarkan. Demikian disampaikan Tito seperti yang mengutip CNBC Indonesia dari Jakarta, Senin (5/4/2021). "Apa yang dilakukan Gubernur Papua adalah salah dan tidak benar walaupun alasannya berobat," kata Tito. Ia mengakui Enembe sempat menelepon sekembali dari PNG dan memberitahukan alasan ke negara tetangga RI itu untuk berobat. Namun, Tito menyatakan apa yang dilakukannya salah karena tidak sesuai prosedur. "Kemendagri tidak pernah melarang kepala daerahnya untuk berobat termasuk bila tujuannya berobat ke luar negeri, namun harus sesuai prosedur yakni meminta izin ke Kemendagri," ujarnya. "Nanti saya akan menanyakan penyebab Gubernur Enembe pergi secara ilegal dalam pertemuan nanti karena itu sangat memalukan," lanjutnya. Menanggapi...

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa", (A.P) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak perlu memberikan ijin tambangan kepada perusahaan manapun. Kalaupun sudah terlanjur memberikan ijin tambang kepada pemilik Perusahaan, sebaiknya ijin tersebut dicabut kembali, “hal ini dikatakan Laurenzus Kadepa Via telepon Seluler seperti yang dikutip Jelatanp.com , senin (05/04/21) Kadepa menggungkapkan, dirinya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago, ia merasa kaget dengan adanya wacana operasi tambang wabu di Intan Jaya dan di kabupaten lainnya di wilayah Meepago. “Kapan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan masyarakat setempat, pemilik hak ulayat, atau sosialisasi kepada Masyarakat umum. Saya sebagai anggota DPRP dari wilayah Meepago juga kaget dengan adanya rencana operasi tambang Wabu, “ungkap Kadepa. Menurutnya, Kehadiran Suatu peru...

Sepi Wanimbo, Ketua Pemuda Baptis Papua (YW) WAMENA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua pemuda baptis di tanah Papua Menilai Seluruh pemuda mahasiswa dan rakyat Lanny Jaya melakukan demo damai penolakan Otsus jilid II dan Daerah Otonom Baru [DOB ] itu bukan segelitir orang. Kepada Media [0/4/2021]  "Tetapi hadir sampaikan aspirasi keluhan rakyat itu adalah murni dari pemuda mahasiwa dan rakyat Lanny Jaya"kata sepi  Karena selama undang - undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus ini berjalan selama 20 tahun yang merasakan baik dan buruk adalah rakyat sendiri bukan para pejabat sehingga selama ini apa yang di rasakan oleh rakyat itu ya sampaikan jujur, transparan kepada lembaga terkait supaya bisah sampaikan isi hatinya kepada pemerintah provinsi dan pusat. Lalu pada waktu itu terlibat dan yang hadir langsung ikut demo damai sampaikan aspirasi itu murni dari rakyat bukan kepentingan politik karena yang hadir dalam momentum itu adalah mewakiki semua komponen atau elemen masy...

  Gereja Baptis Yame Rayakan Paskah Jumat Agung JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Akhirnya Panitia paskah Gereja Baptis Yame Memberikan hadia kepada pemenang lomba Kategori Umum Pidato, Khotbah, Karaoke dan lomba kategori Internal Pemuda Baptis Yame, pembagian hadia itu dilakukan usai Ibadah Perayaan jumat Agung , hadiah yang diberikan dalam bentuk uang pembinaan dan cedera mata. Pada Jumat, 02/04/2021 Di Gereja Baptis Yame " Panitia Paskah Joice Yikwa Mengatakan pemuda ,Sekolah minggu dan Jemaat gereja baptis yame Paskah tahun 2021 terlihat beda tidak seperti di tahun sebelumya, tahun ini kami selengarakan dengan berbagai perlombahan dari kanak-kanak sampai dengan dewasi sehingga semua sama-sama ambil bagian untuk merayakan paskah" katanya.  Lanjut Jioce, kami juga selengarakan kemping paskah yang berlangsung sejak selasa - sampai Minggu nanti" Dalam Kemping paskah juga selengarakan banyak kegiatan diskusi,permainan tentang paskah.   Joice juga berharap, da...

               Lukas Enembe, Gubernur Rakyat Papua JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Terlepas dari polemik, bapak Lukas Enumbi pergi ke PNG melalui jalur resmi atau tidak, kita melihat dari sisi kemanusiaan dan kesehatan bapak Lukas Enumbi, gubernur Papua.  Kesehatan beliau adalah prioritas. Beliau harus dan segera sembuh, pulih dan kuat untuk melayani rakyat Papua dalam keadaan sehat dan kuat.  Mari, kita semua menghadap hadirat kuasa TUHAN dalam doa. Tuhan Yesus mampu dan sanggup melenyapkan segala sakit penyakit yang diderita bapak Lukas Enumbi. Tuhan Yesus mampu dan sanggup sembuhkan, pulihkan dan sembuhkan bapak Lukas Enumbi, gubernur Papua. Tuhan Yesus mengetahui dengan sempurna pergumulan hidup, karya dan pelayanan serta hati bapak Lukas Enumbi. Bapak Lukas Enumbi adalah anugerah dan pemberian Tuhan untuk seluruh rakyat Papua untuk memimpin dan membangun serta sejahterakan rakyat Papua.  Saudara-saudara sebagai orang-o...

Yeru Murib, Ketua Fraksi Perindo Lanny Jaya LANNY JAYA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Fraksi Perindo DPRD Kabupaten Lanny Jaya Yeru Murib, S. IP Meminta kepada Bupati Lanny Jaya segera Mengungkap oknum DPRD yang memfasilitasi Demo Tolak Otsus Jilid II, Penarikan Militer Non organik dan Penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang dilakukan oleh Masyarakat dan Mahasiswa di Tiom Ibu kota lanny jaya beberapa hari yang lalu,pitanya "Seperti yang diberitakan beberapa media bahwa, Befa memastikan unjuk rasa dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Lanny Jaya dan oknum ketua dan anggota DPRD Lanny Jaya itu".   Pria Utusan Daerah Pemilihan II itu Mengatakan, penolakan otsus jilid II dan Menolak DOB itu sudah terjadi dibeberapa daerah seperti manokwari, Degiyai,Dogiyai,Nabire wilayah mepago dan nduga lalu ada apa dengan lanny jaya, tegasnya. Hal itu diterima media akuratpapua.com secara tertulis melalui WA, Kamis, (1/4/21) DPRD merupakan Honainya Rakyat sehingga apapun aspirasinya akan ...

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan pemerintah akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua dan pemekaran Papua. JAKARTA_ AKURATPAPUA.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pemerintah hanya akan memperpanjang besaran anggaran otonomi khusus Papua.  “Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan.  Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat, Selasa (30/3/2021).  "Struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," tambahnya.  Mahfud mengatakan, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya akan merevisi dua hal.  Pertama adalah merevisi pasal 76 UU Otonomi Khusus dengan rencana menambah 3 provinsi lagi di Papu...

Natalius Pigai JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Tokoh Masyarakat Papua Natalius Pigai menyikapi soal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang saat ini tengah dibahas oleh panitia khusus (pansus) otsus Papua di DPR. Dia mengeklaim bahwa masyarakat Papua tak akan pernah akui otsus Papua. "Legitimasi rakyat sudah sangat lemah, maka pansus apa pun atau undang-undang apa pun tidak akan diterima rakyat. Pemerintah silakan saja bentuk pansus atau revisi otsus, tapi melalui petisi rakyat Papua sudah menolak otsus dilanjutkan," kata Pigai kepada Akuratpapua.com, secara tertulis melaui WA, Rabu (31/3). Pigai mengungkapkan, UU Otsus Papua yang telah berlangsung selama 20 tahun dalam implementasinya dinilai belum efektif dan efisien. Karena itu, kata Pigai, berkaitan dengan berakhirnya pemberlakuan undang-undang otsus, rakyat Papua menolak secara tegas untuk melanjutkan kebijakan otsus Papua tersebut. Menurut dia, ...

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. (Akuratpapua.com). SURAT TERBUKA: Kepada Yang Terkasih, Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE.,M.Si Di- Dok II Jayapura, 'Syallom, Salam Sejahtera Tuhan Yesus Memberkati Di Bumi Cenderawasih Papua. Dengan Hormat, Berhubung dengan, pernyataan bapak Klemen Tinal, 'Menyetujui Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Kami, mau tanya dengan beberapa pertanyaan; 1. Syarat atau indikator apa yang bapak Klemen Tinal pakai untuk menyetujui rencana pemekaran wilayah provinsi Papua tengah? 2. Atau hanya sekedar alasan membuka lapangan kerja, karena banyak sarjana orang asli Papua menjadi OPM, seperti yang dikatakan Bupati Mimika yang mulutnya penuh lancang itu? 3. Ataukah bapak Klemen Tinal, pura-pura lupa dengan seratusan lebih organisasi atau LSM di Papua, yang sudah menolak Otsus jilid II dan pemekaran wilayah, itu? 4. Ataukah, bapak Klemen Tinal, mau perpanjang penderitaan rakyat Papua, selama 58 tahun lebih ini? 5. Atauk...

Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Jt. JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi (28/3) menjadi kritik terhadap upaya antisipasi dari pemerintah. Terlebih, belum lama ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga berbicara soal terorisme di Indonesia. "Beberapa hari setelah Menko Polhukam bikin definisi sendiri tentang terorisme, tanggal 28 ada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar?" kata mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Senin dini hari (29/3). Diketahui, saat kunjungan ke Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu lalu (17/3), Mahfud MD menyebut bibit terorisme itu ada di setiap pemeluk agama. Ia mengakui, selama ini di Indonesia masih muncul beberapa peristiwa terorisme, namun diklaim sudah bisa teratasi. "Memang ada beberapa peristiwa teror tapi bisa diatasi dan secara umum rakyatnya tumbuh dengan p...

Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM -- Pelatihan menulis yang diselenggarakan oleh PT. Jujur Bicara (Jubi) guna merekrut wartawan jubi.co.id (tabloid jubi) wilayah Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (Selasa, 23/03) hingga (Kamis, 25/03/2021) di Kota Sorong itu, dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Pendiri PT. Jujur Bicara sekaligus media Jubi, Victor Mambor dalam pembukaan pelatihan menulis, menjelaskan betapa pentingnya anak asli Papua harus tahu menulis. Menurutnya hanya anak Papua sendiri yang tahu dan mengerti apa yang dirasakan oleh orang Papua. ”Anak Papua itu harus tahu menulis, karena masalah di Papua tidak bisa orang lain tulis, kita sendiri yang tahu sakitnya di mana dan beri obatnya juga tepat sasaran,” ujar Mambor. Kepada peserta palatihan, Victor Mambor melalui layar kaca ...

Ketua YLBHI Asfinawati JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pemerintah harus memperjelas siapa sebenarnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) dan apa tujuan mereka. Jangan hanya menduga kalau mereka merupakan kelompok teroris. "Apakah semua orang di KKSB itu beneran KKSB atau warga sipil? Banyak juga mahasiswa yang meninggal karena disebut KKSB," katanya seperti yang dikutip Republika, Rabu (24/3) lalu. "Sejauh ini, KKSB apa maksudnya kan tidak jelas? Ditambah sekarang kelompok tersebut disebut teroris. Pemerintah harusnya menyelesaikan hal tersebut dengan dialog dan mencari tahu yang sebenarnya bukan langsung labelling kalau mereka kelompok teroris," kata dia. Menurutnya, KKSB itu seperti kelompok tertentu, tapi tidak jelas mereka itu siapa. Sehingga, pemerintah harusnya mencari tahu pembentukkan kelompok tersebut. Apalagi, di Papua penegakkan hukumnya sangat rendah bahkan tid...

Salah satu penampilan peserta perlombaan berpidato," Potret (Yas Wenda) JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Gereja Baptis West Papua Pemuda Yame menggelar perlombaan dalam rangka menyongsong hari raya Paskah. Yoice Jikwa ketua panitia Paskah mengatakan dalam perlombahan ini panitia menentukan dua kategori lomba yaitu kategori Internal dan kategori Umum. “Yang dimaksud kategori internal adalah khusus bagi Jemaat Yame terdiri dari sekolah minggu, Remaja, Pemuda dan Dewasa. Kategori umum adalah libatkan semua gereja tetangga bahkan denominasi lain,” jelas ketua kepada media ini, Jumat, (26/3/2021). Lanjutnya, lomba yang di gelar terdiri dari, lomba lari, Artikel tentang Allah, Yesus dan Roh kudus. Mewarnai, Nonton video super book tentang kematian Tuhan Yesus lalu Panitia menyakan apa yang dapat menulis indah, teka-teki, menulis biografi tentang tokoh Alkitab, itu lomba kategori internal gereja Baptis Yame,” katanya. Yoice menjelaskan kategori umum ada tiga perlombahan yaitu Pida...

Saat menggelar tatap muka dengan Pansus DPRD Dogiyai bersama perwakilan rakyat di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Selasa, (23/3/2021) lalu," [Rs] JAYAPURA_AKURATPAPUA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melalui Komisi I yang membidangi pemerintah, hukum dan HAM mengapresiasi kinerja wartawan Papua, khususnya di wilayah adat Meepago. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa terkait pemberitaan selama ini terus mempublikasikan berbagai peristiwa secara berkontinyu. “Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kinerja para wartawan yang ada di Meepago, terutama pak Abeth You yang tak henti-hentinya memberitakan tentang perkembangan zaman,” ujar Laurenzus Kadepa ketika menggelar tatap muka dengan Pansus DPRD Dogiyai bersama perwakilan rakyat di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Selasa, (23/3/2021) lalu Atas pemberitaan yang disiarkan itu, kata Kadepa, berbagai pihak pun turut mengikuti terutama dua kali demonstrasi besar-besaran di kabupaten Do...

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid. Foto: Mirsan Simamora/kumparan JAKARTA_AKURATPAPUA.COM - Amnesty International Indonesia memberikan tanggapan terkait pernyataan Kepala BNPT Irjen Boy Rafli Amar tentang kemungkinan mengklasifikasikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafiliasi dengan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Amnesty International Indonesia menyebut, mengklasifikasikan KKB sebagai organisasi teroris tak akan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dialami orang Papua, karena banyak di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan negara.  Untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap dengan pendekatan hukum. “Kami juga khawatir bahwa pemberian label ‘teroris’ akan dijadikan dalih untuk semakin membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul orang Papua melalui UU Terorisme, yang sebelumnya sudah dikritik oleh Amnesty International karena berpotensi melanggar hak asasi manusia," ujar Direktu...