5 Anggota TNI Gugur di Papua Barat, KOMNAS TPNPB-OPM: Kami Bertanggung Jawab

Ilustrasi/Net

PAPUABARAT_AKURATPAPUA.COM -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap 4 Wilayah Sorong Raya ini menyatakan bertanggung jawab atas gugurnya 5 Anggota TNI AD. 

Laporkan ini dilontarkan melalui  group media sosial Facebook milik "The TPNPB-OPMNEWS", Kamis, (2/9/2021).

https://www.facebook.com/100071807563361/posts/112318451171740/

Salah satu peserta group menjelaskan dalam keterangan tertulis, "Hari ini 02/8/2021 pukul 03:53 pagi subuh pihak TPNPB-OPM menyerang Posramil Kisor di Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat," jelasnya.

Dalam aksi penyerangan kontak tembak ini lanjutnya, kelompok TPNPB-OPM Kodap 4 Wilayah Sorong Raya itu mengakui telah menembak mati 5 anggota TNI di Posramil Kisor di Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat.

Mereka juga menyatakan siap bertaniggung jawab atas gurunya 5 Anggota TNI AD tersebut.

Info lengkap akan menyusul tulisnya

Sumber:  Awak Media The TPNPB-OPMNEWS
Editor: (JT)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hutan Adat, Kebun Kelapa Sawit Dan Masa Depan Masyarakat Pribumi Di Kabupaten Merauke Papua

Gambar
Hutan Adat, Kebun Kelapa Sawit Dan Masa Depan Masyarakat Pribumi di Kabupaten Merauke-Papua Foto: Perusahan Kebun Kelapa Sawit Di Merauke-Papua Merauke_Akuratpapua.com-- Semua orang asli Papua selalu bergantung pada lingkungan alam mereka untuk bertahan hidup begitupun penduduk di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Barat. orang papua yang berada di merauke dipaksa untuk harus memilih apakah akan menjaga hutan adat  mereka yang hidup atau menerima invasi monokultur perusahaan. Melestarikan lingkungan alam adalah pilihan yang cemerlang untuk semua orang, hewan, dan tanah. Namun, ini semua bergantung pada orang papua, jadi orang asli papua harus berpikir hati-hati tentang masa depan mereka. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa meningkatnya perkebunan kelapa sawit di hutan hujan Merauke akan memperbaiki ekonomi, tetapi pemerintah daerah harus melindungi hutan hujan Maurake karena kepentingan dan keragaman budaya yang akan menarik ekowisata untuk memperluas ekonomi. Pemer...
Baca selengkapnya

Masyarakat Lanny Jaya Menyerahkan Aspirasi ke DPR Papua

Gambar
Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...
Baca selengkapnya

Mendagri Sebut, RUU Papua Mendesak Dibahas Karena Berakhir Tahun 2021: Viktor Yeimo; Kata Berakhir Perlu Dijelaskan

Gambar
Oleh: Victor F. Yeimo Jayapura_Akuratpapua.com-- Kata “berakhir” perlu dijelaskan. Memang tidak disebutkan masa waktu UU Otsus Papua. UU Otsus hanya memuat masa waktu dana Otsus yang akan berakhir 2021. Tapi sebelum menjawab kenapa wacana “Otsus berakhir” itu muncul, mesti pertanyakan kenapa penguasa kolonial Indonesia sibuk bicara evaluasi Otsus, Revisi UU Otsus atau Otsus Plus? Ini pertarungan antar elit penguasa kolonial. Bukan rakyat West Papua. Elit penguasa ini sibuk soal “Uang”. Soal nasib 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dihentikan atau diperpanjang. Kenapa sibuk bicara uang? Yah, karena nafas NKRI dan elit politik kolonial Indonesia di West Papua adalah uang. Uang yang bikin Indonesia tahan Papua, bukan kebijakan, kewenangan atau keberpihak. Dan uang yang bikin elit-elit Papua tahan Indonesia di Papua. Jadi ini ibarat mobil bensinnya habis 2021. Maka dengan sendirinya UU Otsus mati. Karena tanpa uang tra mungkin UU Otsus jalan. Walaupun yang bergerak (beredar) hanya uang...
Baca selengkapnya