Provinsi Papua Selatan, Natalius Pigai: Sekda Papua Langgar Kode Etik Dan Harus Ditegur

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM --Dorongan pemekaran Papua Selatan yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy dianggap melanggar kode etik.

Menurut aktivis Papua, Natalius Pigai, pernyataan Dance tersebut telah keluar dari tugas pokok dan fungsi seorang Sekda.

"Itu sudah keluar dari tupoksinya dan pernyataannya itu (ranah) politik," kata Pigai kepada redaksi, Kamis (17/6).

Mantan Komisioner Komnas HAM ini melanjutkan, yang punya wewenang untuk menyuarakan pemekaran Papua dalam ranah politik adalah pejabat sekelas gubernur, bukan sekretaris daerah.

Oleh karenanya, ia mendorong kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua memanggil dan menegur Sekda yang telah berbicara melampaui kapasitasnya.

"DPR Papua bisa panggil Sekda untuk menegur. Bahkan nanti Sekda bisa dilaporkan lagi ke Komisi ASN karena melanggar kode etik sebagai pembina ASN/kepala tata laksana atau tata praja," tandas Pigai.

Dance sebelumnya mendorong agar pemekaran Provinsi Papua Selatan segera dipercepat karena dipandang penting. Ia beralasan, pemekaran tersebut akan memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami mengusulkan pembentukan Provinsi Papua Selatan ini dipercepat," kata Dance pada Rabu kemarin (16/6

Sumber: tirto.id
Editor: (JT)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masyarakat Lanny Jaya Menyerahkan Aspirasi ke DPR Papua

Gambar
Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...
Baca selengkapnya

Penyerahan 2 Distrik Tagime dan Taginineri ke Jayawijaya Harus Jelas Karena Dilakukan Sepihak

Gambar
Foto: Setelah melakukan pertemuan singkat antara Masyarakat, Intelektual dan Mahasiswa. Jayapura, Minggu, (18/7/2021). JAYAPURA_AKURATPSPUA.COM --Mahasiswa, masyarakat dan intelektual Distrik Tagime dan Tagineri Kabupaten Tolikara meminta penjelasan kepada Bupati Jayawijaya dan Bupati Tolikara terkait penyerahan kedua Distrik Tagineri dan Tagime ke kabupaten Jayawijaya. Hal itu dinilai secara sepihak tidak melibatkan Tokoh, Masyarakat, Pemuda, Gereja, Pemerintah Distrik maupun Pemerintah ditingkat Kampung (Desa). "Kedua distrik sebelumnya masuk wilayah administrasi pemrintah kabupaten tolikara namun serahkan ke kabupaten jayawijaya yang dilakukan pemerintah Tolikara bersama pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada beberapa waktu lalu itu, penyerahan itu di lakukan secara sepihak tidak melibatkan semua elemen sehingga mahasiswa meminta kedua bupati hurus menjelaskan secara detail kepada masyarakat. Hal itu di sampaikan melalui keterangan tertulis melalui WA kepada media akuratpapu...
Baca selengkapnya

Mendagri Sebut, RUU Papua Mendesak Dibahas Karena Berakhir Tahun 2021: Viktor Yeimo; Kata Berakhir Perlu Dijelaskan

Gambar
Oleh: Victor F. Yeimo Jayapura_Akuratpapua.com-- Kata “berakhir” perlu dijelaskan. Memang tidak disebutkan masa waktu UU Otsus Papua. UU Otsus hanya memuat masa waktu dana Otsus yang akan berakhir 2021. Tapi sebelum menjawab kenapa wacana “Otsus berakhir” itu muncul, mesti pertanyakan kenapa penguasa kolonial Indonesia sibuk bicara evaluasi Otsus, Revisi UU Otsus atau Otsus Plus? Ini pertarungan antar elit penguasa kolonial. Bukan rakyat West Papua. Elit penguasa ini sibuk soal “Uang”. Soal nasib 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dihentikan atau diperpanjang. Kenapa sibuk bicara uang? Yah, karena nafas NKRI dan elit politik kolonial Indonesia di West Papua adalah uang. Uang yang bikin Indonesia tahan Papua, bukan kebijakan, kewenangan atau keberpihak. Dan uang yang bikin elit-elit Papua tahan Indonesia di Papua. Jadi ini ibarat mobil bensinnya habis 2021. Maka dengan sendirinya UU Otsus mati. Karena tanpa uang tra mungkin UU Otsus jalan. Walaupun yang bergerak (beredar) hanya uang...
Baca selengkapnya