DPP APN Dukung Gugatan Natalius Ke MA Soal Gagalnya Haji Indonesia

Mantan Komisioner KOMNAS HAM Natalius Pigai bersama Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda Nasional (APN) Timbul Pulungan,"Sabtu, (4/6/2021).

JAKARTA_AKURATPAPUA.COM -- DPP APN Dukung Gugatan Natalius Ke MA Soal Gagalnya Haji Indonesia

Ketua Umum DPP Aliansi Pemuda Nasional (APN) Timbul Pulungan menegaskan dukungannya bagi gugatan Natalius P kepada Mahkamah Agung atas gagalnya negara menyelenggarakan ibadah haji untuk rakyat.

"Sepertinya Bang Natalius yang non muslim lebih peduli pada nasib jemaah haji Indonesia daripada otoritas negara terkait yang katanya muslim" tegas Timbul Pulungan seperti yang dikutip Jurnalpubliksi. Blogspot. com yang juga mantan Aktivis HMI ini,"Sabtu, (4/6/2021).

Bagi APN, sikap enteng pemerintah dalam ibadah rukun haji kelima adalah bentuk fatal karena nyaris semua yang ada di kabinet maupun dubes terkait bersifat gegabah.

"Kita harus lawan dan insya Allah umat Islam mendukung" tegas Timbul.

Jurnalpubliksi. Blogspot. com
Editor: (JT)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masyarakat Lanny Jaya Menyerahkan Aspirasi ke DPR Papua

Gambar
Ketua DPRD Lanny Jaya Tanus Kogoya saat sedang menyerahkan Aspirasi rakyat dan mahasiswa kepada Kondisi l DPR-P," Senen, (29/3/2021 ).   JAYAPURA_AKUTAPAPUA.Com   – Tiga poin yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Lanny Jaya diserahkan ke DPR Papua, Senin (29/03/2021). Aspirasi itu diserahkan Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya bersama para anggota DPRD Lanny Jaya kepada Komisi I DPR Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, aspirasi diterima langsung Ketua komisi, Ferinando Yansen Tinal. Ia didampingi wakil ketua komisi, sekretaris dan beberapa anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia itu. “Tiga poin yang menjadi aspirasi masyarakat Lanny Jaya itu, yakni penolakan terhadap kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus), penolakan terhadap daerah otonomi baru di wilayah adat Lapago, dan meminta penarikan pasukan nonorganik dari wilayah Lanny Jaya dan sekitarnya,” kata Laurenzus Kadepa, Senin (29/03/2021). Laurenzus Kadep...
Baca selengkapnya

Penyerahan 2 Distrik Tagime dan Taginineri ke Jayawijaya Harus Jelas Karena Dilakukan Sepihak

Gambar
Foto: Setelah melakukan pertemuan singkat antara Masyarakat, Intelektual dan Mahasiswa. Jayapura, Minggu, (18/7/2021). JAYAPURA_AKURATPSPUA.COM --Mahasiswa, masyarakat dan intelektual Distrik Tagime dan Tagineri Kabupaten Tolikara meminta penjelasan kepada Bupati Jayawijaya dan Bupati Tolikara terkait penyerahan kedua Distrik Tagineri dan Tagime ke kabupaten Jayawijaya. Hal itu dinilai secara sepihak tidak melibatkan Tokoh, Masyarakat, Pemuda, Gereja, Pemerintah Distrik maupun Pemerintah ditingkat Kampung (Desa). "Kedua distrik sebelumnya masuk wilayah administrasi pemrintah kabupaten tolikara namun serahkan ke kabupaten jayawijaya yang dilakukan pemerintah Tolikara bersama pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada beberapa waktu lalu itu, penyerahan itu di lakukan secara sepihak tidak melibatkan semua elemen sehingga mahasiswa meminta kedua bupati hurus menjelaskan secara detail kepada masyarakat. Hal itu di sampaikan melalui keterangan tertulis melalui WA kepada media akuratpapu...
Baca selengkapnya

Mendagri Sebut, RUU Papua Mendesak Dibahas Karena Berakhir Tahun 2021: Viktor Yeimo; Kata Berakhir Perlu Dijelaskan

Gambar
Oleh: Victor F. Yeimo Jayapura_Akuratpapua.com-- Kata “berakhir” perlu dijelaskan. Memang tidak disebutkan masa waktu UU Otsus Papua. UU Otsus hanya memuat masa waktu dana Otsus yang akan berakhir 2021. Tapi sebelum menjawab kenapa wacana “Otsus berakhir” itu muncul, mesti pertanyakan kenapa penguasa kolonial Indonesia sibuk bicara evaluasi Otsus, Revisi UU Otsus atau Otsus Plus? Ini pertarungan antar elit penguasa kolonial. Bukan rakyat West Papua. Elit penguasa ini sibuk soal “Uang”. Soal nasib 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dihentikan atau diperpanjang. Kenapa sibuk bicara uang? Yah, karena nafas NKRI dan elit politik kolonial Indonesia di West Papua adalah uang. Uang yang bikin Indonesia tahan Papua, bukan kebijakan, kewenangan atau keberpihak. Dan uang yang bikin elit-elit Papua tahan Indonesia di Papua. Jadi ini ibarat mobil bensinnya habis 2021. Maka dengan sendirinya UU Otsus mati. Karena tanpa uang tra mungkin UU Otsus jalan. Walaupun yang bergerak (beredar) hanya uang...
Baca selengkapnya