Mahasiswa Desak Pemkab Paniai dan Lembaga LPMA-SWAMEMO Segera Bergandeng Mengatasi Masalah Penambangan Ilegal di Distrik Baya Biru Paniai

Jhon Timepa Mahasiswa Putra Daerah Degeuwo

NABIRE_AKURATPAPUA.COM-- Jhon Timepa Mahasiswa Putra Daerah Degeuwo, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Paniai dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMOLPMA-SWAMEMO) agar segera bersatu  bergandeng mengatasi masalah pertambangan emas ilegal di Distrik Baya Biru (Degeuwo) yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) atau persoalan kemanusiaan justru.

Pengusaha dan perusahan itu beroperasi secara ilegal sejak 2001 hingga 2021 kurang lebih 21 tahun lamanya tanpa perlindungan dan pengawasan pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) Paniai terhadap masyarakat dan Sumber Daya Alam (SDA), persoalan pertambangan Degeuwo adalah persoalan kemanusiaan, kerusakan lingkungan hidup serta kerut kekayaan alam termasuk emas yang diambil oleh pengusaha ilegal di Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai-Papua tersebut. Keterangan tertulis yang diterima Akuratapapua.com, Jumat (11/2/2021).

kata Timepa, Masalah ini kami masyarakat dan mahasiswa mendukung penuh kebijakan lembaga LPMA SWAMEMO sebagai representasi 3 Suku Walani, Mee dan Moni (SWAMEMO) dan Pemerintah Daerah (PEMDA) Paniai sebagai Wilayah hukum berhak penuh dalam hal mengatasi masalah pertambangan emas ilegal di seapnjang sungai Degeuwo di Distrik Baya Biru,  masyarakat setempat mengalami ancaman lewat berbagai macam persoalan yang dapat menghancurkan tatanan hidup ekonomi keluarga, budaya dan hak hidup secara alamiah dan mereka susah hadapi kehidupan secara global di pengarui oleh ekonomi global di Degeuwo.

"Kami menilai banyak kekayaan daerah Paniai sangat merugikan karena pemerintah daerah kurang memperhatikan aset daerah yang dapat income nilainya besar dari pengusaha di Degeuwo termasuk kekayaan selain Degeuwo," beber Jhon.

Menurut dia, menyelamatkan masa depan dan hak hidup 3 Suku serta Sumber Daya Alam SDA di Distrik Baya Biru itu ada ditangan Pemda Paniai yang mana lokasi tambang ilegal tersebut adalah Wilayah Administrasinya, kerjasama antara LPMA SWAMEMO dan Pemda Paniai serta pendekatan masyarakat hak ulayat disana sangat dibutuhkan dalam hal mengatasi masalah dan persoalan kemanusiaan di Degeuwo.

"Hal-hal yang perlu di lakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif adalah menampung aspirasi masyarakat untuk mendorong peraturan daerah (PERDA) tentang pertambangan dan Minuman Keras (Miras), kemudian lakukan sidang paripurna penutupan penambangan serta di dorong dengan regulasi persoalan tentang penambangan dan atasi persoalan kemanusiaan serta hak hidup 3 suku,"ungkap Jhon, Nabire 11 Februari 2021.

Dia juga mengatakan, saya menilai selama  21 tahun lama ini penambangan emas ilegal di Degeuwo di manfaatkan oknum tertentu demi kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan dambak negatif yang akan dialami oleh masyarakat setempat termasuk kerugian hak-hak mereka disana.

Lanjut Timepa, sarankan kepada pihak eksekutif, legistratif dan LPMA-SWAMEMO duduk bersama bahas sejumlah persoalan demi menyelamatkan 3 Suku dari berbagai ancaman, melindungi kekayaan, dan menjaga eksistensi budaya wilayah Meepago secara bersama adil dan bermartabat.

Dia tambahkan, saya sebagai mahasiswa putra daera sangat kecam! Melihat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai selama ini dalam hal, melihat namun pura-pura tidak tahu, mendengar namun pura-pura tidak mendengar dan seterusnya,sangat kecewa dengan kelakuan Pemda selama 21 tahun kekayaan dikuras secara ilegal.

"Bila belum respon dan berniat baik menangani soal Degeuwo oleh pihak eksekutif dan legislatif maka bersama seluruh lapisan masyarakat 3 Suku serta mahasiswa akan duduk aksi kantor Bupati dan DPRD kab Paniai minta keterangan tentang status pengusaha illegal emas degeuwo,"tuturnya.

Penulis: Jhon Timepa

Editor: Akuratpapua.com